SANGATTA.NIAGA.ASIA – Dua kabupaten di Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, ditetapkan sebagai kawasan ibu kota negara (IKN) baru. Namun demikian tingkat kemantapan jalan di Kalimantan Timur masih 79 persen, dan masih menjadi yang terendah di Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas jalan di Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan pada saat kunjungan kerja (Kunker) Komisi V DPR RI ke Kutai Timur, Kalimantan Timur pada 20-21 Desember 2021.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengapresiasi program-program yang telah direncanakan oleh Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan kualitas jalan di Kalimantan Timur, khususnya Kutai Timur.

“Sebagai kota penyangga IKN, kita harapkan Kutai Timur mendapatkan perlakuan khusus untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, khususnya di bidang infrastruktur jalan. Kita berharap semua kontrak multi years terkait pembangunan infrastruktur jalan ini dapat terselesaikan di tahun 2024 sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan terutama pada tingkat kemantapan jalan,” kata dia, dikutip Niaga Asia dari laman Kementerian PUPR yang dilansir Rabu (22/12)

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Junaidi mengatakan, program strategis penanganan jalan di Kalimantan Timur akan berfokus pada penambahan kemantapan jalan, penyelesaian program konektivitas jalan perbatasan, dan penyiapan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara (IKN).

“Tingkat kemantapan jalan di Kalimantan Timur saat ini masih yang paling rendah di seluruh Indonesia yaitu sebesar 79%. Oleh karena itu, semua kontrak pekerjaan kita jadikan multi years contract agar terus berkelanjutan sehingga bisa mencapai target pada tahun 2024 yaitu kemantapan jalan di atas 90%,” kata Junaidi.

Pada kunker tersebut, dilakukan peninjauan di dua lokasi yaitu jalan akses Pelabuhan Keminyakan dan Jalan Sp. 3 Lempake – Sp.3 Sambera – Santan.

Junaidi menjelaskan, pekerjaan konstruksi jalan akses Pelabuhan Keminyakan berupa jembatan pile slab dengan panjang 895 meter dan lebar 3,5 meter. Pekerjaan konstruksi akan dilakukan pada tahun 2022-2024 dengan biaya Rp220 miliar.

“Jalan akses ini dibangun untuk mendukung fungsi Pelabuhan Keminyakan agar dapat mempercepat pergerakan keluar masuk barang di Kutai Timur sehingga dapat menekan biaya kebutuhan pokok di kota Sangatta dan sekitarnya yang sebelumnya menggunakan pelabuhan di Kota Bontang,” jelasnya.

Sedangkan pekerjaan preservasi Jalan Sp. 3 Lempake – Sp.3 Sambera – Santan dilakukan karena selama dua tahun terakhir jalan tersebut mengalami banyak kerusakan yang disebabkan oleh banyaknya genangan air di jalan sehingga jalan menjadi cepat retak. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh lumpur sedimen dari lokasi-lokasi pertambangan yang mengalir ke jalan saat hujan dan menutup saluran-saluran air di sekitar jalan.

“Kita sudah membuat shortcut sepanjang 4 km di dua lokasi yang sudah tembus ke sungai agar jalan tidak kebanjiran pada saat hujan. Pertama kita akan fokus pada pengurasan drainase, kemudian dinaikkan badan jalannya dan dibeton,” ujar Junaidi.

Jalan Sp. 3 Lempake – Sp.3 Sambera – Santan yang memiliki total panjang 52,71 km berfungsi sebagai jalan penghubung kota-kota di Kalimantan Timur menuju Bandara Udara Samarinda dan sebagai jalan penghubung menuju kilang minyak Bontang dan Tanjung Santan. Pekerjaan preservasi Jalan Sp. 3 Lempake – Sp.3 Sambera – Santan sudah mulai dilaksanakan sejak Juni 2021 dan ditargetkan selesai pada Desember 2023 dengan biaya sebesar Rp 227 miliar.

Komisi V DPR RI mengharapkan dengan adanya pekerjaan pembangunan dan preservasi jalan tersebut, konektivitas antar wilayah di Kalimantan Timur menjadi lebih lancar. Konektivitas antar wilayah yang baik akan mendorong perbaikan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur menjadi lebih baik lagi.

Sumber : Kementerian PUPR | Editor : Saud Rosadi

Tag: DPR RIIbu Kota BaruInfrastrukturKaltimKutai Timur