SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Provinsi Kalimantan Timur dipercaya menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan rapat kerja nasional (Rakernas) Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), sekaligus pelantikan pengurus pusat muslimat NU masa bakti 2025-2030.
Ketua Umum Pengurus Besar NU Yahya Cholil Staquf mengatakan, keberadaan 146 orang pengurus Pimpinan Pusat Muslimat NU ini untuk mengaspirasikan kemerdekaan hak perempuan, untuk mendapatkan pendidikan yang setara sehingga kualitas dan kapasitas perempuan NU meningkat dari tahun ke tahun.
Muslimat sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial keagamaan, dalam organisasi Islam NU.
“Kita punya prinsip bahwa menuntut ilmu bagi perempuan dan laki-laki itu wajib untuk mengembangkan kapasitas diri, dan perempuan tidak boleh dibatasi,” kata Yahya, di Gedung Pendopo Odah Etam Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu 10 Mei 2025.
Yahya menjelaskan, dengan memperhatikan hak-hak perempuan, tentunya berdampak pada perkembangan kapasitas kompetensi yang dimiliki, sehingga mampu berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara ke depannya.
“Kita perlu memperkuat peran perempuan dalam peningkatan pelayanan publik, seperti peningkatan kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat,” ujar Yahya.
Menurut Yahya, peningkatan pendidikan masyarakat ini dimulai dari peran keluarga. Di mana, keluarga menjadi fondasi awal menciptakan pendidikan berkualitas.
“Ini dimulai dari anak mendapatkan pendidikan dari ibu mereka. Saya meminta agar Muslimat NU membangun keluarga tangguh untuk masa depan mulia bagi umat manusia,” tegasnya.
Sementara, Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa
menekankan penguatan perlindungan perempuan dan anak, melalui pembentukan paralegal.
“Paralegal sangat dibutuhkan untuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, sesuai arahan Ketua Umum PBNU yang sebelumnya diluncurkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata Khofifah.
Selain pembentukan paralegal, Muslimat NU juga bakal membentuk Rumah Restoratif Justice yang didukung oleh Kantor Pengurus Cabang Muslimat NU di berbagai daerah, serta peluncuran Lembaga Advokasi Keluarga yang bertugas mendampingi kasus-kasus seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), konflik keluarga, dan masalah sosial lainnya.
“Permasalahan tersebut perlu kita atasi bersama-sama,” terang Khofifah.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan, Rakernas Pimpinan Pusat Muslimat NU di provinsi Kaltim ini menjadi sebuah kehormatan besar bagi Pemprov Kaltim, karena dipercaya untuk memfasilitasi kegiatan besar yang dihadiri oleh para Menteri dari Kabinet Merah Putih.
“Muslimat NU salah satu pilar penting bagi perjalanan bangsa Indonesia terutama pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, serta penguatan nilai keislaman,” kata Rudy.
Menurut Rudy, keberadaan muslimat NU adalah bentuk nyata kontribusi perempuan dalam menjaga keharmonisan sosial, membangun karakter bangsa, dan mengawal isu strategis kepentingan perempuan dan anak.
“Di tengah dinamika sosial sinergi antara pemerintah dan organisasi rakyat khususnya, Muslimat NU menjadi kunci membangun Indonesia yang inklusif dan berkeadaan baik,” terang Rudy.
“Kami menyambut baik pelaksanaan Rakornas ini. Semoga momentum konsolidasi rumusan kerja yang responsif terhadap keluhan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Rudy juga mendorong agar kehadiran Muslimat NU ini dapat menjadi garda terdepan dalam menyuarakan nilai keadilan sosial dan kesetaraan gender.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Adv Diskominfo Kaltim
Tag: KaltimNahdlatul UlamaRudy Mas'ud