SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, telah menuntaskan delapan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa.
Kedelapan pelatihan itu adalah :
1. Pelatihan Aparatur Desa. Pelatihan ini diikuti oleh para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
2. Pelatihan Penguatan BPD. Pelatihan ini diikuti oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, dan anggota BPD.
3. Pelatihan Penguatan Kerjasama Desa. Pelatihan ini diikuti para Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yang mana dalam hal ini diwakili oleh Ketua PKK Desa, Sekretaris Desa/Kepala Urusan.
4. Pelatihan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa. Pelatihan ini diikuti oleh Sekretaris Desa, Ketua LKD/PKK, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan pengurus Karang Taruna.
5. Pelatihan Penguatan Posyandu. Pelatihan ini diikuti oleh Para Sekdes, Ketua Pokja Posyandu, Pengurus Posyandu, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
6. Pelatihan Penguatan PKK. Pelatihan ini diikuti oleh Sekdes, Ketua TP PKK Desa, Sekretaris TP PKK Desa, dan Kader PKK Desa.
7. Pelatihan Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa. Pelatihan ini diikuti oleh para Kepala Desa, dan Kepala Urusan Keuangan Desa.
8. Pelatihan Aparatur Desa untuk Penegasan Batas Desa. Pelatihan ini diikuti oleh para Kepala Desa, Sekretaris Desa/Kasi Pemerintahan, Ketua BPD, dan Ketua LKD (PKK Desa).
Berbagai jenis pelatihan itu untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Untuk tahun 2023, target peserta yang dilatih sebanyak 2.976 peserta dari 744 desa, dari 841 desa di Kaltim.
Menurut Koordinator Regional Management Consultant (RMC) Wilayah Kaltim, Isgiarto, melalui Andry, di tahun 2023 ini sasaran desa yang dilatih hanya 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, serta Kabupaten Paser.
Ditambahkannya, untuk melatih peserta yang cukup banyak tersebut dibagi dalam 97 kelas. Total pelatih yang diperlukan sebanyak 194 pelatih, 97 narasumber kepemimpinan dan 97 narasumber kewirausahaan.
Lebih lanjut Andry mengatakan, seluruh biaya pelatihan berasal dari pinjaman Bank Dunia. Karena itu, Andry berharap, agar semua peserta pelatihan dapat menerapkan ilmu yang telah diterima selama mengikuti 8 pelatihan itu.
Jauhar Efendi, sebagai salah satu pelatih menyampaikan, antusiasme para peserta pelatihan sangat tinggi. Ini terlihat pada saat sesi diskusi, banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.
“Pertanyaan tersebut seputar isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh pemerintah desa dan perlu dicarikan jalan keluarnya, agar kinerja pemerintah desa mengalami peningkatan,” kata Jauhar Efendi.*
Sumber : MJE | Editor : Saud Rosadi | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: KaltimPelatihanPemerintahan Desa