Komisi IV DPRD Kaltim Pertanyakan Nasib Guru Lolos PPPK, tapi Belum Ada Penempatan

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin (Foto: Teodorus/Niaga. Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA –  Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pertanyakan nasib 567 guru yang sudah lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun hingga Maret 2023 belum ada penempatan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim  untuk segera mengajukan kembali kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) agar ribuan guru dapat lolos dengan pertimbangan.

“Upaya pengajuan kembali itu menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan agar status tanpa penempatan itu dapat berubah sesuai dengan harapan,” ucap Salehuddin, Senin (27/3/2023).

Saleh menyebut, dari data yang berhasil  dihimpun sebanyak 567 guru Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah lolos dalam seleksi PPPK namun berstatus tanpa penempatan. Namun dari besaran angka itu masih belum termasuk guru-guru yang ikut melalui jalur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ironisnya, kata Saleh, para guru yang lolos dengan status tanpa penempatan masih bertaruh mengadu nasib, bahkan sebagian dari mereka ada yang masih mengajar namun dengan status honorer.

“Sebenarnya sudah lolos di passing grade, jadi kalau bicara soal nilai dan beberapa kelengkapan yang lain, mereka sudah lolos sebenarnya dan berhak menyandang status PPPK,” tegasnya.

Menurut dia, pertimbangan yang bisa diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim salah satunya mengenai pemetaan kebutuhan guru yang ada di Benua Etam.

“Kita berharap Pemprov bisa mengajukan kembali yang sudah lolos PPPK dengan status tanpa penempatan ini, diformasikan lagi menjadi lolos PPPK dengan melakukan mapping atau pemetaan kembali kebutuhan guru,” ucap Salehuddin.

Saleh menyebut, dalam kurun waktu  2023 sampai 2025 mendatang banyak pegawai negeri memasuki masa pensiun di Kaltim, terbanyak dari tenaga pendidik. Sebagai pengganti, maka guru PPPK didorong mengatasi kekurangan tenaga pendidik di Provinsi Kaltim.

“Di Kaltim saya nilai hampir 30 sampai 40 persen guru dan tenaga pendidikan akan mengalami pensiun, kalau ini terus berlanjut maka tentu banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru,” sebutnya.

Penulis: Kontributor Niaga.Asia, Teodorus |  Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim

Tag: