TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Musrenbang RKPD Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2027 yang berlangsung selama 6 jam, dari pukul 09.00 – 15.00 WITA, mengupas satu isu krusial yang kini menjadi perhatian bersama, yaitu pertumbuhan ekonomi Kukar masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.

Dihadapan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin, Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna memaparkan capaian kinerja makro ekonomi Kukar selama lima tahun terakhir.

Secara umum kata dia, laju pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren positif, meski diwarnai fluktuasi.

“Bisa kita lihat, kondisi laju pertumbuhan ekonomi Kukar selama lima tahun ini bergerak positif. Artinya mengarah naik sampai dengan tahun 2024. Namun, memang ada penurunan di tahun 2025,” ujarnya di Aula Bappeda Kukar, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan, ekonomi Kukar sempat terkontraksi pada tahun 2020 di angka -4,21 persen. Namun, pemulihan terjadi sejak 2021 dengan pertumbuhan 2,68 persen, meningkat menjadi 3,70 persen pada 2022, lalu melonjak ke 5,13 persen pada 2023 dan mencapai puncak 5,61 persen pada 2024.

Pada 2025, pertumbuhan kembali melambat ke 3,43 persen, lebih rendah dibandingkan capaian Kalimantan Timur (Kaltim) maupun nasional.

Menurut Syarifah, fluktuasi tersebut tidak lepas dari tingginya ketergantungan Kukar terhadap sektor pertambangan.

“Nah, ini apa sebabnya, kita ketahui bersama, kita mempunyai ketergantungan yang tinggi dengan sektor pertambangan. Ketika sektor ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, maka itu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kukar,” jelasnya.

Ia menyebut, kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kukar masih menjadi yang terbesar. Pada tahun 2020, porsinya mencapai sekitar 59 persen, dan meskipun menurun menjadi 53 persen di 2025, sektor ini tetap mendominasi struktur ekonomi daerah.

“Share PDRB-nya itu tetap paling besar, sehingga struktur ekonomi Kukar sangat terpengaruh dari sektor pertambangan,” tambahnya.

Meski demikian, Syarifah menilai terdapat sinyal positif dari mulai tumbuhnya sektor-sektor ekonomi non-ekstraktif. Sejumlah sektor seperti pertanian, industri pengolahan, konstruksi, hingga perdagangan menunjukkan peningkatan kontribusi dalam lima tahun terakhir.

“Bisa dilihat bahwa share PDRB sektor ekonomi lainnya tumbuh. Meskipun kecil, tapi tumbuh. Ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi di Kukar ini jalan, meskipun masih didominasi sektor pertambangan,” terangnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar lanjut dia, akan terus mendorong sektor-sektor non-ekstraktif sebagai sumber pertumbuhan baru.

“Kita memang tidak bisa lepas dari sektor pertambangan. Namun kita pastikan bahwa sektor-sektor ekonomi lainnya, yang non ekstraktif akan kita dorong menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru,” tegasnya.

Selain itu, dari sisi kesejahteraan, indikator PDRB per kapita Kukar masih tergolong tinggi. Bahkan, nilainya berada di atas rata-rata Provinsi Kaltim dan nasional.

Pada 2020, PDRB per kapita Kukar tercatat Rp204,50 juta, kemudian meningkat tajam hingga mencapai puncak Rp322,09 juta pada 2022.

Namun setelah itu mengalami penurunan menjadi Rp270,71 juta pada 2023, Rp259,19 juta pada 2024, dan Rp249,11 juta pada 2025.

“Memang posisinya masih di atas provinsi maupun nasional. Tapi menurun sedikit di tahun 2025. Ini juga karena kerentanan terhadap pengaruh harga komoditas batubara,” bebernya.

Ke depan Pemkab Kukar akan memperkuat struktur ekonomi yang lebih beragam agar tidak terlalu bergantung pada sektor tambang. Melalui forum Musrenbang ini, ka berharap agar arah pembangunan ke depan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Harapan kita seperti itu,” tutupnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: Musrenbang