Kukar Gas Konsep One District One Industry dan OVOP

Sekda Kukar Sunggono Kasnu (kiri), Wabup Kukar Rendi Solihin dan Bupati Aulia Rahman Basri.  (Foto Niaga.Asia/Lydia Apriliani)

TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Bupati Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin menyelaraskan arah pembangunan ekonomi daerah melalui penerapan konsep One District One Industry yang dipadukan dengan One Village One Product (OVOP).

Konsep tersebut dinilai sebagai strategi untuk membangun struktur ekonomi yang lebih kuat, merata, dan tidak lagi bertumpu pada satu sektor. Strategi ini juga diyakini menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian ekonomi di Kutai Kartanegara (Kukar) hingga ke level desa.

Dibenarkan Bupati Aulia Rahman Basri, arah pembangunan ke depan akan berbasis pada potensi wilayah yang telah dipetakan secara tematik. Setiap kecamatan didorong memiliki satu industri unggulan yang mampu menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

“Harapan kita, setiap kecamatan di Kukar itu ada satu industri besar yang bisa menopang perekonomian dan membuka lapangan kerja,” ujarnya dalam Musrenbang RKPD 2027 yang digelar di Aula Kantor Bappeda Kukar, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, selama ini struktur ekonomi di Kukar masih sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan. Kondisi tersebut membuat perekonomian daerah sangat rentan terhadap gejolak, terutama ketika sektor pertambangan mengalami penurunan.

“Goyang sedikit sektor pertambangan, sangat mempengaruhi PDRB, PDRB per kapita, hingga angka pengangguran terbuka,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai percepatan transformasi ekonomi dari sektor tidak terbarukan menuju sektor yang lebih berkelanjutan menjadi hal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Di sisi lain, melalui konsep OVOP, Pemerintah Kabupaten Kukar mendorong desa-desa untuk mengembangkan produk unggulan masing-masing yang memiliki nilai ekonomi. Produk tersebut diharapkan mampu menjadi sumber kekuatan fiskal di tingkat desa.

Sehingga capaian ke depan, desa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dana transfer pemerintah seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Harapan kita, DD dan ADD hanya menjadi pelengkap. Pembiayaan utama pembangunan desa bisa dipenuhi dari kekuatan ekonomi desa itu sendiri,” terangnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar melakukan pendampingan secara aktif, mulai dari pengembangan produk, peningkatan kualitas, hingga pemasaran.

Selain itu, sektor swasta juga didorong untuk berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diarahkan untuk mendukung penguatan ekonomi desa.

Sementara itu, Wakil Bupati Rendi Solihin menambahkan bahwa konsep ini sejalan dengan tema besar RKPD Kukar tahun 2027. Yakni, percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industrialisasi.

“Kalau perlu, kita dorong sampai ke level paling kecil. Tidak hanya one district one industry dan one village one product, tapi juga one RT one innovation,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: