SANGATTA.NIAGA.ASIA – Rombongan Komisi V DPR RI menyambangi Kutai Timur (Kutim) dalam agenda kerja pengawasan fungsi pembangunan infrastruktur sekaligus menyerap aspirasi pemerintah daerah di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim, Senin (21/12/2021).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras bersama Anggota DPR RI Dapil Kaltim Irwan bersama 19 Anggota DPR RI lainnya, perwakilan Kementerian PUPR dari Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan Basarnas.
Dalam perjalanan menuju Kantor Bupati Kutim, kunjungan kerja (kunker) diawali dengan peninjauan langsung pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta. Kemudian dilanjutkan pertemuan dengan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wabup Kasmidi Bulang, untuk membahas kebutuhan infrastruktur di Kutim yang pembiayaannya melalui APBN.
Ditemui sejumlah awak media selepas pertemuan, Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan nantinya hasil kunker tersebut akan dilaporkan dalam rapat Komisi V yang akan dijadikan pembahasan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI untuk ditentukan tindak lanjutnya.
“Karena kita mengajak mitra kerja Komisi V untuk mendengarkan langsung apa saja aspirasi di Kutim dan melihat kebutuhan masyarakat secara langsung. Selanjutnya mitra Komisi V dapat menyelesaikan yang menjadi permintaan Pemkab Kutim,” tegasnya.
Ditambahkan Andi, dari sejumlah masukan yang disampaikan Pemkab Kutim, pihaknya berjanji akan memberikan support atas pemenuhan aspirasi masyarakat Kutim.
“Kalau kita melihat kondisi saat ini dari Kementerian PUPR sebagian besar apa yang menjadi harapan dari Bupati Kutim itu sudah terprogramkan dan mudah-mudahan dengan pola multi years yang sudah ada saat ini bisa selesai pada waktu yang sudah ditentukan pada tahun 2023 dan 2024,” urainya.
Senada, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan beberapa kebutuhan infrastruktur yang sangat prioritas untuk segera diselesaikan dan akan dibangun untuk menunjang keberadaan ibu kota negara (IKN).
“Kita akan fokus penyelesaian pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, bandar udara (bandara), infrastruktur jalan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batota Trans Kalimantan (MBTK) dan terminal Tipe A,” jelasnya kepada wartawan.
Untuk pembangunan terminal sangat prioritas, karena wilayah Kutim menjadi jalur lalu lintas antara Kaltim dan Kaltara.
“Ini yang kita mintakan ke Kementerian terkait melalui Komisi V,” kata Ardiansyah.
Dari pertemuan ini juga didapatkan beberapa jawaban atas sejumlah jawaban atas sejumlah permasalahan pembangunan di Kutim.
“Untuk Pelabuhan Kenyamukan yang menjadi persoalan adalah jalan, dan insyaallah itu akan dibantu. Dengan bantuan ini, kita berharap secepat sudah bisa dioperasikan, termasuk juga KEK MBTK, infrastruktur jalannya juga mereka sudah siapkan,” jelasnya.
Tak hanya itu, menurut Ardiansyah, pihaknya juga mendapatkan informasi dalam beberapa tahun terakhir, proses pembangunan jalan di Kutim melalui program multi years terus berjalan sampai tahun 2024 mendatang. Untuk itu, pihaknya berharap beberapa waktu ke depan kita sudah bisa menikmati jalan yang bagus.
“Saya juga berterima kasih kepada Komisi V DPR RI yang tadi menyampaikan akan terus mengawal hasil pertemuan pada malam hari ini. Makanya tadi bahasa sederhana yang mereka sampaikan langsung ke Kementerian sebagai mitra Komisi V,” tutupnya. (hms13)
Tag: KaltimKutai TimurPemkab Kutim