Lantik 3 Pejabat Tinggi Pratama, Wali Kota Balikpapan Wanti-wanti Soal Ini

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di Aula Balai Kota Balikpapan, Kamis 27 April 2023. (istimewa)

BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA — Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Balikpapan, di Aula Balai Kota Balikpapan, Kamis 27 April 2023.

Pada kesempatan itu, Edy Gunawan yang sebelumya menjabat Camat Balikpapan Tengah diamanahkan untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Balikpapan.

Selanjutnya Rita yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan.

Kemudian Heruressandy Setia Kesuma yang sebelumnya menjabat Camat Balikpapan Selatan, kini mengisi jabatan barunya sebagai Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) Balikpapan.

Dalam sambutannya, Rahmad Mas’ud mengingatkan agar pejabat tinggi pratama yang baru saja dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik pada jabatan tersebut.

Sebagaimana dipahami bersama, jabatan tinggi pratama memiliki peran yang sangat strategis dalam mengarahkan sumber daya pada pemerintah daerah dalam mensukseskan pembangunan serta dalam menghadapi tantangan dan perubahan.

“Tentu kita hendaklah mampu untuk mengantisipasi berbagai persolan yang akan muncul, seiring dengan semakin majunya pembangunan kota Balikpapan. Termasuk juga dengan lonjakan jumlah penduduk, ketersediaan air dan listrik serta tuntutan pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka meningkatkan daya saing daerah,” kata Rahmad.

Di bidang sosial, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Balikpapan itu meminta untuk meningkatkan kepedulian. Setiap bantuan harus tepat sasaran dan memiliki data yang akurat.

“Sehingga kesenjangan sosial yang terjadi belakangan ini bisa diantisipasi, dengan demikian masyarakat merasakan kehadiran pemerintah kota,” ungkapnya.

Menyambut Pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang juga menjadi perhatian. Rahmad meminta untuk mengantipasi suhu politik, munculnya hoaks atau kabar bohong, dan ujaran-ujaran kebencian yang bertujuan untuk memecah bela masyarakat, sehingga aparat pemerintah harus memberikan edukasi yang baik ke masyarakat.

Termasuk soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilu, karena akan ada sanksi yang berat jika sampai terlibat di dalamnya.

“Saya meminta peran aparatur pemerintah untuk mampu membangun narasi pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai, bahwa Pemilu merupakan pesta demokrasi yang harus disambut dengan suka cita dan semangat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan,” pungkasnya.

Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi

Tag: