BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA — Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memanfaatkan momen Reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 untuk menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat.
Permasalahan mendasar seperti krisis air bersih, stunting, keamanan lingkungan, hingga penanganan banjir, mendominasi aduan warga kepada wakil rakyat.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri misalnya, menggelar reses di Gang Batu Arang, Balikpapan Barat, Rabu 23 April 2025. Keluhan utama yang mengemuka adalah krisis air bersih.
Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung, Yudhi Saharuddin, yang turut hadir, mengungkapkan kapasitas produksi air di Balikpapan masih di kisaran 1.000 liter per detik, jauh di bawah Samarinda yang sudah mencapai 3.000 liter per detik.
“Ini kebutuhan dasar, dan saya akan dorong agar jadi prioritas dalam penganggaran,” tegas Alwi.
Tak hanya itu, warga juga meminta agar Puskesmas Baru Tengah bisa buka 24 jam dan adanya penambahan fasilitas seperti hidran, dan pompa air untuk mitigasi kebakaran.
Keluhan terhadap layanan BPJS Kesehatan kelas 3 gratis pun disampaikan, karena dianggap tidak berjalan optimal.
Sementara itu, legislator Iim menekankan pentingnya sosialisasi regulasi BPJS berbasis digital saat reses di Karang Rejo, Selasa 22 April 2025. Dia mengusulkan kampanye informasi intensif melalui media sosial dan radio.
Selain itu, dia menyoroti 14 kasus stunting aktif di wilayah tersebut dan mendorong penguatan program Halte Sedekah, sebuah inisiatif dari PT Wolio Sejahtera yang telah menjadi agenda resmi kelurahan, dalam menyediakan bahan pangan bergizi untuk keluarga kurang mampu.
“Kalau stunting karena kekurangan gizi, kita bisa ambil bahan pangan dari Halte Sedekah. Mau bantu satu minggu pun bisa. Program ini sudah diserahkan ke kelurahan, dan sekarang jadi bagian dari agenda resmi di Karang Rejo,” Iim.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, dalam resesnya di Balikpapan Selatan, mengidentifikasi tiga isu utama, yakni limbah waduk, keterbatasan distribusi air bersih, dan keamanan lingkungan.
Dia menghadirkan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Perhubungan dan PDAM, agar aduan warga bisa langsung ditindaklanjuti.
“Reses ini harus terkoneksi dengan OPD agar ada solusi, bukan sekadar catatan,” kata Yusri.
Di Manggar Baru, Anggota Komisi III, Muhammad Raja Siraj, menampung keluhan warga terkait kebutuhan sambungan air bersih, penerangan jalan, dan perbaikan drainase. Permasalahan PPDB juga diangkat sebagai isu penting.
Siraj menegaskan komitmennya mengawal seluruh aspirasi warga hingga terealisasi, seraya menghadirkan perwakilan dari Perumda Tirta Manuntung dan Disperkim dalam forum tersebut.
“Semua aspirasi warga akan kami teruskan ke dinas-dinas terkait dan kami pantau agar tidak berhenti di sini saja. Tujuannya jelas, demi kenyamanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Balikpapan Timur,” ucap politisi muda itu.
Dari Balikpapan Utara, Halili Adinegara menggarisbawahi urgensi penanganan banjir di RT 51, 34, dan 56. Menurutnya, hambatan utama ada pada keterbatasan akses lahan pribadi yang menghambat normalisasi saluran.
Adinegaea mengusulkan pembangunan sodetan sepanjang 300-400 meter sebagai alternatif, dengan estimasi anggaran sekitar Rp7 miliar – Rp8 miliar.
“Kalau warga setuju, kita bisa segera kerjakan. Ini untuk mengurangi risiko banjir yang sudah puluhan tahun jadi masalah,” ucapnya.
Reses kali ini mencerminkan masih banyaknya persoalan dasar di tengah masyarakat, mulai dari akses air bersih, layanan kesehatan, hingga infrastruktur lingkungan. DPRD berjanji akan memperjuangkan hasil reses ini dalam forum anggaran dan koordinasi lintas instansi.
Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi
Tag: Air BersihBalikpapandprd balikpapanKesehatanPelayanan Publik