JAKARTA.NIAGA.ASIA – Perpindahan menuju Kota Nusantara tidak hanya perpindahan fisik semata, tapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional. Dibutuhkan strategi untuk perpindahan menuju Smart Government (Pemerintahan Cerdas), yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan agile.
“Tugas pokok kami terkait penerapan smart government. Hardware-nya ini sedang disiapkan, sementara software-nya sedang diuji coba terus. Jadi perlu diatur pola kerja baru yang kolaboratif dan lincah (agile) melalui fleksibilitas waktu dan lokasi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat memimpin pertemuan dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023.
Peran sentral digitalisasi didukung oleh strategi penyediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Government Technology (GovTech). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, terutama pada masa transisi perpindahan ke Kota Nusantara.
Anas mengimbau agar budaya kerja digital diterapkan di IKN agar IKN dapat menjadi smart city yang nyaman untuk semua orang, termasuk bagi ASN.
“Pesan Presiden agar semua di Kota Nusantara ini berbasis digital, termasuk penilaian kinerja ASN. Kebetulan Presiden telah menandatangani Perpres SPBE. Ini adalah babak baru bagi Indonesia dalam hal transformasi digital dengan GovTech ini,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, Anass tidak hanya membahas strategi pemindahan ASN dan tata kelola pemerintahan, namun juga hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas pendukung pemindahan ASN.
“Kebutuhan ASN bukan hanya gedung, tapi juga sekolah anak. Perlu sekolah yang bagus dan berkualifikasi tinggi dan kita akan berkoordinasi dalam penyiapannya. Sehingga bukan hanya menjaga penghasilan, tapi juga menjaga buah hatinya untuk menjadi anak yang hebat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono apresiasinya atas transformasi digital yang sudah mulai dilakukan oleh Kementerian PANRB. Baginya, IKN merupakan living lab dalam implementasi digitalisasi peradaban, termasuk digitalisasi birokrasi.
“Presiden mengingatkan kami bahwa Otorita IKN bukan Pemda, jadi jangan ikut business as usual. Ikuti pakem-pakem terkini, termasuk digitalisasi. Maka dari itu kami sangat senang sekali ada transformasi digital ini,” pungkas Bambang
Sumber : Humas Kemenpan RB | Editor : Saud Rosadi
Tag: Badan Otorita IKNIbu Kota NusantaraIKNKemenpan RBPemerintahan