SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Praktisi hukum sekaligus Sekretaris Umum IKA PMII Kalimantan Timur, Rusdiono, mengkritik sikap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam aksi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim 21 April 2026 kemarin dengan tidak menemui demonstran dinilai justru memantik emosi rakyat yang akhirnya berujung keos menjelang malam hari.
Dalam forum diskusi bertajuk Kartini, Demokrasi, dan Demonstrasi: Membaca Ulang Perangkat Perempuan dan Gerakan Sipil di Tengah Dinamika Kaltim, Rusdiono, melihat demonstrasi yang melibatkan sekitar 4.000 massa dari elemen masyarakat dan mahasiswa itu adalah gerakan murni ketidakpuasan kebijakan Rudy-Seno dalam satu tahun kepemimpinannya.
Dia pun tidak sependapat dengan tudingan aksi itu merupakan gerakan barisan sakit hati dari pendukung rival politik pada Pilkada lalu.
“Mereka terpanggil karena akhir-akhir ini narasi gaduh di Kaltim memancing perhatian masyarakat dari berbagai kasus mobil Rp8,5 miliar, rehab (rumah dinas) Rp25 miliar dan terakhir kasus soal redistribusi BPJS PBPU itu juga menjadi isu-isu yang menjadi konsumsi publik hari ini,” kata Rusdiono, di Cafe Bagios Samarinda, Selasa 21 April 2026 malam.
Aksi besar-besaran itu dinilai merupakan cara masyarakat menyampaikan kritiknya. Namun demikian Rusdiono menyayangkan sikap Rudy Mas’ud yang dianggap kurang baik dalam merespons kritik warga.
Sebagai pemimpin daerah, Rudy seharusnya mengedepankan sikap komunikatif untuk meredam ketegangan, bukan justru mengambil jarak.
“Respons pemerintah terkait kritikan yang ada, tidak ada perbaikan, kritikan itu seharusnya bisa disikapi dengan baik oleh pemerintah provinsi bukan memancing emosi masyarakat. Ini yang harus menjadi catatan pemerintah provinsi,” ujar Rusdiono.
Rusdiono mendesak Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi total kebijakan yang berjalan satu tahun terakhir. Salah satu yang disorot tajam adalah program unggulan Gratispol.
“Apa yang menjadi program Pemprov Kaltim berkaitan Gratispol harus dibincangkan secara detail, dan dirumuskan dengan baik agar program ini benar-benar tercapai,” ujarnya.
Seperti kasus Gratispol pendidikan perguruan tinggi, di mana banyak masyarakat Kaltim yang tidak terakomodir untuk melanjutkan pendidikannya.
Untuk itu, pemerintah diminta untuk fokus pada hak dasar rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah di berbagai titik Kaltim, ketimbang mengalokasikan anggaran untuk kemewahan pejabat seperti perbaikan rumah jabatan dan membeli kendaraan dinas yang nilainya fantastis.
“Fokus saja pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Bagaimana akses jalan diperbaiki, itu yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah provinsi daripada membangun gedung-gedung mewah,” demikian Rusdiono
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: DemonstrasiPMIIRudy Mas'udSamarinda