JAKARTA.NIAGA.ASIA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendukung para pelaku industri furnitur dan bersinergi dengan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) dalam upaya pencapaian target nilai ekspor dan pemenuhan kebutuhan furnitur di dalam negeri.
Peningkatan nilai tambah produk hasil hutan melalui hilirisasi, termasuk di dalamnya industri furnitur, merupakan sebuah keniscayaan yang mampu meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, membuka lebih banyak lapangan kerja. Pengembangan industri ini juga didukung dengan kebijakan larangan ekspor kayu bulat dan rotan mentah.
“Hal ini sejalan dengan upaya Kemenperin dalam meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB. Kami menargetkan kontribusi dari sektor manufaktur terhadap GDP Nasional bisa kembali ke atas 19%. Semua sektor penting, termasuk furnitur dan kerajinan,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada pembukaan Musyawarah Nasional ke-3 HIMKI di Jakarta, Rabu (30/08).
Sektor industri agro, termasuk di dalamnya industri furnitur dan kerajinan, memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2022, sektor ini berkontribusi sebesar 50,3% terhadap PDB nonmigas, sementara industri furnitur memberikan kontribusi sebesar 1,3% dengan nilai kinerja mencapai USD2,5 Miliar. Pada tahun 2023, sampai bulan Juni nilai ekspor furnitur dan kerajinan mencapai USD1,1 Miliar.
“Jika dilihat sejak beberapa tahun lalu, tren kontribusinya menurun. Kami harapkan ke depan, hingga tahun 2029, sektor ini dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap sektor manufaktur guna meningkatkan PDB nasional,” ungkap Agus.
Ia menyampaikan, beberapa hal yang akan mempengaruhi pasar furnitur saat ini dan di masa mendatang adalah meningkatnya tren belanja online, penggunaan teknologi berbasis industri 4.0, meningkatnya permintaan akan furnitur ramah lingkungan serta meningkatnya kebutuhan furnitur fungsional, desain ergonomis, dan customized terutama bagi generasi milenial dan gen Z.
Dalam rangka upaya penguasaan pasar serta menanggapi tren industri furnitur, Kemenperin menyusun strategi yang berfokus kepada tiga hal, yaitu penguatan media promosi produk, peningkatan produksi furnitur ramah lingkungan, serta penguatan riset referensi pasar furnitur.
Dalam rangka menjamin ketersediaan dan stabilitas pasokan bahan baku, Kemenperin melakukan upaya perbaikan yang berfokus pada penyediaan akses yang lebih baik sehingga tercapai pola rantai pasok bahan baku furnitur ideal melalui fasilitasi Pusat Logistik Bahan Baku Industri Furnitur serta koordinasi dengan K/L terkait. Kemenperin juga mendirikan Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kendal guna mendukung penyediaan SDM terampil bagi industri ini.
“Selain itu, Kemenperin menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN untuk Industri Kecil. Dengan kebijakan ini, penerbitan TKDN IK menjadi sederhana dan cepat, hanya membutuhkan waktu lima hari kerja dan dilakukan melalui portal SIINas,” tutur Agus.
Semua program pemerintah tersebut diintensifkan sebagai wujud keberpihakan pemerintah untuk industri dalam negeri agar dapat maju dan berdaya saing. Selain terus meningkatkan pasar ekspor, pelaku industri furnitur juga diharapkan agar tidak meninggalkan pasar dalam negeri dengan inovasi-inovasi produksi yang lebih sesuai dengan karakteristik dan permintaan dalam negeri.
“Semakin tingginya kesadaran lingkungan dari konsumen furnitur diharapkan dapat memacu pelaku industri untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam produksi, sehingga bisa lebih efisien, bersumber dari bahan baku lestari, ramah lingkungan, menerapkan circular economy, berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca, dan menghasilkan produk berbasis eco design,” tutup Menperin.
Sumber: Siaran Pers Kementerian Perindustrian | Editor: Intoniswan
Tag: industri manufaktur