JAKARTA.NIAGA.ASIA   – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta 9 penjabat (Pj.) Gubernur  yang baru dilantik bersikap netral dan melarang terlibat dalam politik praktis. Bila terbukti tidak netral akan disanksi

“Tapi (terlibatlah dalam) politik negara untuk membangun daerah masing-masing, itu menjadi beban yang terpenting,” tegas Mendagri dalam acara pelantikan Pj. Gubernur dirangkaikan pelantikan Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Dan Papua. Pelantikan Itu Berlangsung Di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Pj. Gubernur yang dilantik  yaitu Mayjen TNI (Purn) Hassanudin Sebagai Pj. Gubernur Sumatera Utara, Bey Triadi Machmudin Sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana Sebagai Pj. Gubernur Jawa Tengah, Irjen Pol. (Purn) Sang Made Mahendra Jaya Sebagai Pj. Gubernur Bali, Ayodhia G.L. Kalake Sebagai Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Harisson Sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Bahtiar Sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto Sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Dan Muhammad Ridwan Rumasukun Sebagai Pj. Gubernur Papua.

Mendagri mengatakan, tujuan adanya Pj Kepala Daerah  adalah mengisi kekosongan agar roda pemerintahan di daearah yang bersangkutan tetap berjalan. Mendagri juga menegaskan, kinerja Pj. Kepala Daerah diawasi banyak pihak. Kemendagri juga secara rutin mengevaluasi kinerja Pj gubernur.

Dia menegaskan, pihaknya tak segan-segan memberikan sanksi kepada Pj gubernur yang  terbukti tidak netral.

“Kalau  seandainya ada yang enggak netral kita periksa dan kemudian kalau terbukti (tidak netral) kita beri sanksi, dari yang teringan sampai yang terberat,” tegas Mendagri.

Lebih lanjut Mendagri  berpesan kepada para Pj. Gubernur agar memanfaatkan betul kepercayaan  yang diberikan negara, terutama Presiden dengan baik.

“Amanah ini tolong dijaga, jalankan pemerintahan karena bapak-bapak mengisi kekosongan (kepala daerah) sebetulnya,” ujarnya.

Mendagri juga mengajak semua pihak untuk mendukung Pj. Gubernur  agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia juga meminta kepada para Pj agar banyak meminta masukan kepada kepala daerah sebelumnya. Berbagai program yang positif agar diteruskan dan yang dinilai kurang agar  dilakukan perbaikan.

“Terus membangun hubungan dengan pejabat yang lama,” tandasnya.

Sumber: Puspen Kemendagri | Editor: Intoniswan

Tag: penjabat gubernur