Progres Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik Baru 12 Persen

Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur, Sabtu (18/12/2021). Foto : Ica/mr

GRESIK.NIAGA.ASIA-Progres pembangunan smelter PTFI di KEK Gresik ini baru mencapai progres 12 persen dan ditargetkan selesai di tahun 2023 mendatang. Komisi VII DPR RI harus mengecek terus progres pembangunan tahun depan.

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti Widya menyampaikan bahwa pentingnya dukungan pemerintah dalam pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Dyah Roro pun berharap agar pembangunan Smelter PTFI bisa mempekerjakan masyarakat di Gresik khususnya, maupun Jatim pada umumnya, sehingga multiplier effect dari pembangunan Smelter ini bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar.

“Jadi, saya harapkan pembangunan smelter PTFI ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga multiplier effect dari pembangunan smelter ini juga dirasakan oleh masyarakat lokal, baik masyarakat di Gresik maupun Jawa Timur,” terang Dyah Roro di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR ke smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jatim, Sabtu lalu.

Dari segi hambatan, politisi Partai Golkar itu menyoroti infrastruktur akses jalan menuju lokasi smelter.

“Infrastruktur juga perlu diperhatikan, karena nanti akan berkaitan dengan akses logistik untuk pembangunan smelter ini,” jelasnya sembari berharap smelter ini nantinya dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara.

Dyah Roro juga menyoroti agar pembangunan smelter di dalam negeri yang merupakan suatu terobosan baru ini, juga dapat menciptakan Indonesia yang independen dan mandiri, dan tidak bergantung pada smelter luar negeri.

“Kami akan terus memonitor progres pembangunan PTFI di lapangan sebagai bentuk dari komitmen kami dalam rangka semuanya berjalan sesuai target. Kalaupun ada kendala, agar dikomunikasikan sehingga bisa kami bantu dari pusat, seperti kendala infrastruktur akan kami koordinasikan dengan Komisi V DPR,” terang Dyah Roro.

Legislator dapil Jatim X itu berkomitmen, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) agar pelaksanaan dan tujuan dari pembangunan smelter PTFI ini dapat berdampak positif, baik kepada masyarakat setempat maupun kepada negara.

“Kita berharap progresnya dapat terus meningkat ke depannya, dan tahun depan Komisi VII DPR juga terus memonitor progres dari pembangunan smelter ini,” tutup Dyah Roro.

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Gresik ini, di antaranya yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirut PTFI, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, dan mitra kerja terkait lainnya.

Sementara Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik yang dinilai sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan rencana.

Ratna berharap pembangunan smelter tersebut agar selesai tepat waktu, yakni tahun 2023 mendatang.

“Kami dari Komisi VII DPR berharap supaya proyek ini bisa berjalan sesuai rencana dan menyerap tenaga kerja lokal yang banyak, sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian, khususnya di Kabupaten Gresik,” pungkas Ratna yang juga mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta agar terwujud sinergi antar industri-industri dari produk turunan yang dihasilkan dari smelter ini.

“Jadi, tidak hanya memproduksi produk intermediate, tapi juga menghasilkan produk jadi yang memiliki kualitas ekspor, sehingga Indonesia bukan hanya menjadi negara pasar, tapi juga harus bisa berkembang menjadi negara distributor,” ujar Ratna.

Untuk mencapai target pembangunan smelter PTFI berjalan dan selesai sesuai target, Ratna meminta agar pemerintah memperhatikan fasilitas-fasilitas umum, seperti akses jalan.

“Kami melihat akses jalan menuju smelter ini belum cukup baik, sehingga bisa agak menghambat proses pengiriman alat-alat ataupun material yang diperlukan di lokasi proyek,” papar Ratna.

Oleh karena itu, ke depannya Ratna meminta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar bersinergi untuk mengatasi hal tersebut, mengingat proyek pembangunan smelter ini juga merupakan salah satu pembangunan proyek strategis.

“Harapan kami, ada support pemerintah, meskipun ini pelaksananya separuh swasta dan separuh pemerintah,” tambah Ratna.

Di sisi lain, Komisi VII DPR RI berharap ada multiplier effect dari pembangunan smelter PTFI ini. Ratna memaparkan agar kegiatan yang terkait dengan pembangunan smelter ini, seperti kehadiran tenaga kerja dan sektor-sektor lainnya juga diharapkan mendapatkan kontribusi yang riil dengan adanya smelter PTFI ini.

“Kerja sama untuk pemukiman atau kerja sama di bidang lain, kami sangat berharap pembangunan smelter ini bisa melibatkan masyarakat lokal, sehingga kegiatan perekonomian di masyarakat lokal juga bisa meningkat,” tutur legislator daerah pemilihan (dapil) Jatim IX ini.

Selain itu, Ratna juga mengungkapkan, DPR yang memiliki fungsi anggaran juga akan memberikan perhatian khusus terkait fasilitas yang dibutuhkan untuk peningkatan percepatan pembangunan smelter PTFI.

“Kita saling bekerja sama, antara pemerintah maupun swasta, apa yang bisa kita berikan agar proyek ini sesuai target dan segera beroperasional,” tutup Ratna.

Penulis : Humas DPR RI | Editor : Intoniswan

Tag: