JAKARTA.NIAGA.ASIA– PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI memberikan pinjaman untuk membiayai pembangunan Rumah Sakit Daerah Provinsi (RSUDP) Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada Pemprov NTB.
Fasilitas pinjaman diberikan berdasarkan usulan Pemprov NTB pada tahun 2021 sebesar Rp750 miliar di mana porsi terbesar dari pinjaman tersebut (Rp 500 miliar) dialokasikan untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi (RSUDP) NTB.
Langkah besar ini diambil bukan tanpa pemicu, alasannya adalah Pulau Lombok, khususnya daerah Mandalika telah ditunjuk menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata utama nasional.
Di kawasan ini dibangun juga Sirkuit Internasional Mandalika yang akan menjadi tuan rumah berbagai ajang balap motor berskala internasional.
Penyelenggaraan acara-acara bergengsi tersebut tentu membutuhkan dukungan pembangunan di berbagai sektor.
Pembangunan RSUDP NTB diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan warga setempat, selain sebagai syarat dalam penyediaan dukungan pelayanan kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan ajang-ajang akbar itu.
”Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp500 miliar itu terbagi dua bagian. Rp350 miliar untuk infrastruktur fisik dan sisa Rp150 miliar untuk alat pendukungnya,” ujar dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes., MH., Direktur RSUDP NTB.
Pria yang akrab dipanggil dr. Jack ini lah yang melontarkan ide pengembangan rumah sakit ini. Tak sampai dua tahun, RSUDP NTB telah menjulang setinggi 6 lantai di tengah kota Mataram. Capaian ini tentu berkat kerjasama antara pihak rumah sakit dan pemerintah provinsi NTB dengan suntikan dana yang berasal dari APBN.
Megahnya bangunan fasilitas kesehatan utama di provinsi NTB ini seakan menjadi monumen kebangkitan warga NTB di bidang kesehatan setelah melawati lama masa keprihatinan. dr. Jack pun menitipkan harapannya untuk pengembangan eksistensi rumah sakit ini ke depannya.
”Kami ingin tumbuh dan besar menjadi rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan terbaik bertaraf internasional. Adanya RSUDP NTB ini, yang jelas harus memberikan azaz manfaat yang besar bagi warga masyarakat Nusa Tenggara Barat,” ucapnya.
Sumber: Biro KLI Kementerian Keuangan | Editor: Intoniswan