SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Realisasi APBN Kalimantan Timur sampai dengan 31 Oktober 2024 mencatatkan Pendapatan Negara Rp30,75 triliun, atau 64,65% dari target Rp47,57 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terkontraksi 8,30 persen.

“Sedangkan komponen Belanja Negara terealisasi sebesar Rp65,25 triliun (70,57% dari pagu tahunan Rp92,46 triliun) atau tumbuh sebesar 44,79 persen (yoy),” ungkap Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) M Syaibani,  dalam rilisnya yang diterima Niaga.Asia, hari ini, Kamis (28/11/2024).

Perpajakan

              Menurut Syaibani, penerimaan perpajakan telah terealisasi sebesar Rp28,55 triliun (74,97% dari target). Capaian ini sedikit mengalami penurunan secara y-on-y sebesar minus 10,43 persen.

“Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas, terutama batubara dan CPO, di pasar global dan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan,” katanya.

Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar.

“Meski juga mengalami perlambatan, penerimaan pajak internasional terus diupayakan dengan tetap memperhatikan perekonomian internasional dan terus berusaha melakukan extra effort untuk mencapai target penerimaan dari kegiatan ekspor dan impor,” ujar Syaibani.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Syaibani menambahkan, realisasi PNBP sampai dengan Oktober 2024 mencapai Rp2,72 triliun (154,90% dari target), tumbuh signifikan sebesar 52,63% yoy.

“Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP meliputi PNBP lainnya dan Pendapatan BLU, terlebih pada jenis Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan,” demikian Syaibani.

Belanja Kementerian/Lembaga

Kemudian, realisasi Belanja K/L (Belanja Kementerian/Lembaga) sampai dengan akhir Oktober 2024 mencapai Rp32,16 triliun (60,25% dari pagu Rp53,38 triliun), tumbuh sebesar 82,94% yoy. Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN.

“Satker yang mendominasi realisasi belanja modal Kaltim antara lain IKN 1 & 2, Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kaltim, dan Penyediaan Perumahan IKN Nusantara,” papar Syaibani.

Progress pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) memberikan pengaruh besar pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kalimantan Timur. Sampai dengan Oktober 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 78,14% pagu belanja K/L.

Alokasi APBN IKN mencapai Rp41,70 triliun yang tersebar pada Kementerian PUPR (99,56%); Kemenhub (0,24%); KLHK (0,16%); serta POLRI (0,04%).

Sementara Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk mendukung program Pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi serta pelaksanaan program infrastruktur konektivitas oleh KemenPUPR. Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial mengalami pertumbuhan realisasi yang stabil, dengan Belanja Bantuan Sosial yang dimanfaatkan oleh Kementerian Agama melalui UIN Sultan Aji Muhammad Idris.

Transfer ke Daerah

Menurut Syaibani, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp33,09 triliun (84,67% dari pagu Rp39,08 triliun). Akumulasi realisasi TKD tumbuh 20,39% secara y-on-y.

“Realisasi TKD tersebut terutama didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU)”.

APBD Kalimantan Timur

Sementera realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga bulan Oktober 2024 sebesar Rp41,33 triliun (63,10% dari target) didominasi oleh Dana Transfer. Pendapatan dari Dana Transfer hingga bulan Oktober 2024 sebesar Rp33,25 triliun (66,22% dari pagu 50,31 triliun).

“Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur,” kata Syaibani lagi.

Sementara itu, realisasi sementara Belanja APBD sampai dengan bulan Oktober 2024 sebesar Rp36,52 triliun (52,03% dari pagu Rp70,19 triliun).

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: apbn 2024APBN Kaltim