TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin, melontarkan kritik Bappeda dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kutai Kartanegara (Kukar) yang selama ini dinilai masih bersifat formalitas.
Menurutnya, banyak usulan masyarakat yang kerap didengar, namun tidak pernah benar-benar masuk dalam penganggaran daerah. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Musrenbang RKPD Kukar Tahun 2027 yang digelar di Aula Lantai 1 Kantor Bappeda Kukar, Senin (20/4/2026).
“Jangan sampai Musrenbang ini hanya jadi ajang formalitas untuk menuntaskan tahapan saja. Banyak peserta berpikir, masukan yang diberikan mereka setiap tahun itu tidak pernah dipakai,” ujarnya.
Fenomena ini bukan hal baru bagi Wabup Rendi Solihin. Berdasarkan pengalamannya mengikuti Musrenbang dalam beberapa tahun terakhir, keluhan serupa terus berulang dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, organisasi, hingga perusahaan.
Ironinya, para peserta memang diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Akan tetapi, pada akhirnya usulan tersebut kerap tidak muncul dalam dokumen anggaran yang disahkan.
“Didengarkan mungkin iya, diinput mungkin iya. Tapi saat pengesahan, tidak ada sama sekali anggarannya. Ini yang jadi masalah,” terangnya.
Kondisi ini dinilai menimbulkan kesan bahwa Musrenbang yang diadakan pemerintah setiap tahunnya hanya sebatas memenuhi prosedur saja, tanpa benar-benar menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.
Orang nomor dua di Kukar itu, secara khusus meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjadikan kegiatan Musrenbang sebagai instrumen utama dalam menyusun program pembangunan, bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Ia menekankan pentingnya perubahan budaya dalam proses perencanaan, agar aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi.
“Ini sudah jadi culture di Kukar, Musrenbang hanya jadi formalitas. Sekarang ini menjadi momentum kita untuk berubah,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Rendi mendorong agar minimal satu usulan dari setiap peserta bisa direalisasikan dalam anggaran tahun berikutnya.
“Dari 10 usulan, paling tidak satu yang masuk. Itu saja sudah cukup membuat masyarakat merasa didengar,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rendi menegaskan bahwa setiap usulan yang disampaikan dalam Musrenbang bukanlah kepentingan pribadi, melainkan representasi kebutuhan kelompok masyarakat yang lebih luas.
Karena itu, menurutnya, mengakomodasi sebagian aspirasi menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Setiap usulan itu titipan dari masyarakat. Jadi penting untuk benar-benar diperhatikan,” tuturnya.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, melaporkan bahwa Musrenbang RKPD 2027 diikuti sebanyak 321 peserta, yang terdiri dari 144 peserta hadir langsung dan 162 peserta mengikuti secara daring.
Forum ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bappeda Kalimantan Timur (Kaltim) serta akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dijelaskannya, Musrenbang ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah.
Syarifah memaparkan, proses penyusunan RKPD 2027 telah melalui berbagai tahapan, mulai dari kick off meeting pada bulan Januari 2026, forum konsultasi publik, Musrenbang kecamatan di 20 wilayah, hingga forum lintas perangkat daerah yang berlangsung selama enam hari.
Selain itu, Bappeda juga telah melakukan verifikasi terhadap rancangan rencana kerja (renja) perangkat daerah guna memastikan keselarasan dengan rencana strategis serta program prioritas nasional dan daerah.
Setelah Musrenbang kabupaten ini, tahapan selanjutnya adalah evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim sebelum akhirnya ditetapkan menjadi dokumen resmi RKPD 2027.
Menutup arahannya, Rendi Solihin kembali menegaskan bahwa Musrenbang tahun ini harus menjadi titik balik perbaikan sistem perencanaan pembangunan di Kukar, agar lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dunia bergerak cepat, semuanya dinamis. Jangan sampai kita tertinggal hanya karena tidak mau berubah,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: MusrenbangPemkab Kukar