SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud membantah pembatasan terhadap kerja pers atau wartawan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, khususnya saat aksi demonstrasi Selasa 21 April 2026 lalu.
Rudy menegaskan akses wartawan tetap terbuka, termasuk dengan penyediaan fasilitas khusus bagi media berupa ruangan.
“Saya rasa nggak ada larangan, bahkan kita sudah siapkan ruangan untuk pers di Kantor Gubernur,” kata Rudy saat ditemui di Hotel Claro Pandurata, Komplek Gelora Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Kamis 23 April 2026.
Pasalnya, beredar kabar di kalangan wartawan bahkan di media sosial, terkait larangan peliputan yang dilakukan oleh petugas kemanan, yang dilarang masuk ke kantor Gubernur, sebagai salah satu tempat aman saat peliputan.
Namun Rudy mengakui dalam situasi tertentu, ada pembatasan yang dilakukan oleh jajaran di lingkup Pemprov. Menurutnya, langkah itu diambil untuk menghindari munculnya pemberitaan yang berpotensi viral secara negatif.
“Saya rasa saya tidak pernah membatasi pers. Menurut saya tidak pernah ada larangan. Teman-teman Pemprov Kaltim ini membatasi karena takut ada hal yang menjadi viral sisi negatifnya. Kalau yang sifatnya positif, saya yakin pasti teman-teman Pemprov Kaltim tidak membatasi. Mereka takutnya saya memblunder. Padahal saya biasa biasa saja,” ujarnya.
Oleh karena itu, Rudy menekankan untuk dirinya sendiri, terbuka terhadap kritik dan koreksi dari media. Dia bahkan meminta wartawan menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Kalau ada kesalahan, mohon diperbaiki, dikoreksi. Jangan yang salah itu justru diangkat tanpa klarifikasi. Teman-teman pers juga kami minta menjadi kontrol,” sebut Rudy.
Dikatakan, harusnya media lokal mestinya menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat. Peran pers, kata dia, penting untuk memperluas jangkauan informasi sekaligus memperkuat komunikasi publik.
“Saya berharap teman-teman pers lokal bisa mendampingi kami, agar kegiatan positif bisa tersebar luas. Pemprov hadir di tengah masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Selain itu, Rudy juga menyoroti pentingnya menjaga arus informasi agar tetap kondusif di tengah derasnya arus pemberitaan. Dia berharap media dapat menyajikan informasi yang berimbang dan tidak memperkeruh situasi.
“Saya berharap media memberikan suasana yang sejuk bagi masyarakat Kaltim maupun nasional. Hari ini, kabar tentang Kaltim di media sangat luar biasa,” katanya.
Selain itu, komunikasi antara pemerintah dan pers harus tetap berjalan dalam koridor etika dan norma. Dia menegaskan kritik diperlukan selama disampaikan secara proporsional.
“Kalau teman-teman di Pemprov salah, masih bisa dikoreksi. Tapi kalau saya yang salah dan tidak dikoreksi, itu yang berbahaya,” ucapnya.
Terakhir, Rudy juga menyinggung adanya polemik anggaran rehabilitasi rumah jabatan (rujab) Gubernur senilai Rp25 miliar yang saat ini sedang hangat menjadi perbincangan publik secara nasional. Untuk itu media diminta lebih selektif sebelum mempublikasikan informasi.
“Kalau viral itu yang positif kita senang. Ini yang negatif. Jadi tolong disaring mana yang pantas dan tidak. Ini menyangkut marwah, harga diri kita,” demikian Rudy Mas’ud.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: KaltimKebebasan PersPemprov KaltimRudy Mas'udSamarinda