SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Bantuan keuangan Pemprov Kaltim yang dianggap sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltim belum berkeadilan, ternyata ada benarnya. Misalnya di Tahun Anggaran 2023, Kota Samarinda dan Kabupaten Berau menerima alokasi bankeu Rp572,7 miliar atau lebih dari separuh dari Rp1,19 triliun total bankeu.

Alokasi Bankeu ke Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp354,4 miliar, terdiri dari bankeu spesifik Rp700 juta dan non spesifik Rp353,7 miliar. Kabupaten Berau menerima alokasi bankeu sebesar Rp224,5 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp6,1 miliar dan bankeu non spesifik Rp 218,3 miliar.

Kabupaten yang juga dapat porsi bankeu besar tahun anggaran 2023 adalah Kabupaten Paser menerima bankeu Rp243,9 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp8,2 miliar dan bankeu non spesifik Rp235,6 miliar.

Sementara Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) kecipratan bankeu Rp73 miliar. Rincianya, Kubar kebagian Rp 38 miliar, dengan rincian bankeu spesifik Rp10,9 miliar dan non spesifik bank Rp27,1 miliar. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menerima sebesar Rp 38,4 miliar, dengan rincian bankeu spesifik Rp3,4 miliar dan non spesifik Rp35 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Veridiana Huraq Wang ketika diminta tanggapannya atas alokasi bankeu antar kabupaten/kota yang begitu besar ketimpangannya, pada Niaga.Asia, menegaskan, ia menginginkan agar bankeu untuk Kubar dan Mahulu dapat ditingkatkan lagi pada tahun 2024.

“Benar Kubar tahun 2023 hanya mendapat bankeu Rp 38 miliar dan Mahulu Rp35 miliar atau totalnya Rp73 miliar saja. Saya sangat mengharapkan sekali tahun selanjutnya dapat dilakukan penambahan,” kata Veridiana, Jumat (28/4/2023).

Veridiana mengaku, besaran nilai bankeu ke Kubar dan Mahulu sama-sama jauh dari yang dibutuhkan, apalagi Kubar dan Mahulu  masih banyak wilayahnya  yang belum tersentuh dengan pembangunan. Bahkan masih terdapat desa dengan status tertinggal akibat kualitas infrastruktur yang tidak memadai.

“Kondisi infrastruktu perhubungan di Kubar dan Mahulu seharusnya juga menjadi perhatian Pemprov sehingga bankeu yang diberikan dapat ditingkatkan lagi, karena dengan nilai Rp73 miliar segitu tentu sangat kecil sekali,” ungkap Veridiana, legislator dari Dapil Kubar dan Mahulu ini.

Politikus PDI-Perjuangan ini menilai dalam penentuan penganggaran masih terdapat ego sektoral. Itu dibuktikan dengan tidak meratanya besaran nilai bankeu yang digelontorkan.

“Saya terus terang saja, seharusnya dalam menentukan penganggaran itu bisa dibagi rata, sehingga pembangunan juga merata di semua kabupaten/kota,” ujarnya.

Untuk mendapatkan tambahan anggaran, Veridiana menyarankan kepada  Pemkab Kubar dan Mahulu mengusulkan sejumlah program prioritas dalam permohonannya, sehingga menjadi dasar pertimbangan Pemprov dalam memberikan anggaran.

“Saya harapkan Pemkab Kubar dan Mahulu menyusun program prioritas dan menyampaikan ke Pemprov untuk didanai dari bankeu. Itu upaya supaya bisa mendapatkan anggaran yang lebih besar,” tandasnya.

Sebagai informasi, besaran bankeu yang dianggarkan oleh Pemprov Kaltim tahun anggaran 2023 untuk 10 kabupaten/kota sebesar Rp 1,19 triliun. Rinciannya untuk Kota Samarinda sebesar Rp354,4 miliar, terdiri dari bank spesifik Rp700 juta dan bankeu non spesifik Rp353,7 miliar. Kabupaten Berau total bankeu sebesar Rp224,5 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp6,1 miliar dan bankeu non spesifik Rp 218,3 miliar.

Kabupaten Paser menerima bankeu Rp243,9 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp8,2 miliar dan bankeu non spesifik Rp235,6 miliar. Kota Balikpapan sebesar Rp 96,2 miliar, rinciannya bankeu spesifik Rp 250 juta dan bankeu non spesifik Rp 96,2 miliar.

Kemudian Kabupaten Kubar menerima sebesar Rp 38 miliar, dengan rincian bankeu spesifik Rp10,9 miliar dan non spesifik bank Rp27,1 miliar.  Kabupaten Mahulu total bankeu  dialokasikan sebesar Rp 38,4 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp3,4 miliar dan bankeu non spesifik Rp 35 miliar.

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar)  dapat bankeu Rp 38,1 miliar. Rinciannya, bankeu spesifik Rp11,1 miliar dan bankeu non spesifik Rp 27 miliar. Kota Bontang  menerima Rp58,8 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp 300 juta dan bankeu non spesifik Rp 58,5 miliar.

Selanjutnya, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menerima alokasi bankeu sebesar Rp 32,8 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp 8,9 miliar dan Bankeu non spesifik Rp23,9 miliar.  Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) total alokasi bankeu Rp 72 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp 69,5 miliar dan bankeu non spesifik Rp2,5 miliar.

Kontributor Niaga.Asia, Teodorus |  Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim

Tag: bankeuVeridiana Huraq Wang