SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Komisi IV DPRD Samarinda angkat bicara berkaitan seorang siswa SMK Negeri 4 Samarinda belum lama ini dikabarkan meninggal dunia diduga akibat infeksi fatal mengenakan sepatu seragam sekolah yang kekecilan.
Tragedi memilukan itu menjadi bukti pendataan dan pemberian bantuan sosial (Bansos) pemerintah di kota Samarinda, tidak menyentuh ke warga atau siswa yang paling membutuhkan.
Meninggalnya siswa ini dikabarkan karena terpaksa menggunakan sepatu sekolah yang sempit atau kekecilan, karena ketidakmampuan perekonomian keluarga untuk membeli sepatu baru.
Penyempitan ini berujung sakit disertai pembengkakan pada punggung kaki yang menjalar hingga ke pinggang dan punggung korban dan berujung kematian. Bahkan keluarga korban juga dikabarkan tidak pernah mendapatkan Bansos apa pun dari pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi mengatakan, meski secara administratif penanganan SMK di bawah naungan Pemprov Kaltim, namun status korban sebagai warga Samarinda juga menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda dalam aspek jaminan sosial.
Ismail mendesak adanya perbaikan atau koreksi data masyarakat kurang mampu di Samarinda. Kejadian memilukan itu menurutnya menjadi bukti nyata distribusi program jaminan sosial pemerimtah masih belum tepat sasaran, akibat lemahnya validasi di lapangan.
“Kita meminta Dinas Sosial melakukan perbaikan data agar data ini valid, mana yang membutukan. Ini diperlukan supaya penerima tepat sasaran. Jangan sampai karena lemahnya pendataan kita, akhirnya ada masyarakat miskin terabaikan,” kata Ismail, dalam penjelasannya kepada niaga.asia, Minggu 3 Mei 2026.
Ismail juga meminta seharusnya Ketua RT dan tetangga sekitar menjadi lebih peka terhadap kehidupan masyarakat sekitar mereka tinggal.
“Bisa jadi kasus kali ini merupakan satu dari sekian kasus yang belum terungkap. Maka kita harapkan ada kepekaan masyarakat setempat, terutama ketua RT-nya,” tegas Ismail.
Ismail mengingatkan agar perangkat pemerintah di tingkatan paling bawah di masing-masing daerah, segera melapor ke kelurahan ataupun kecamatan jika menemukan warga yang mengalami krisis kesejahteraan, agar bantuan-bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Kasus ini harus jadi yang terakhir. Kita butuh kepekaan. Jika kesejahteraan warga bermasalah, komunikasikan segera agar pemerintah hadir memberikan bantuan,” demikian Ismail Latisi.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Advertorial
Tag: BansosDPRD SamarindaPendidikanSamarinda