TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) rupanya sudah lebih dulu melakukan langkah drastis dalam menekan belanja daerah. Tak tanggung-tanggung, anggaran perjalanan dinas dipangkas hingga 70 persen pada tahun 2026.
Kebijakan ini disampaikan langsung Bupati Aulia Rahman Basri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Aula Bappeda Kukar, Senin (20/4/2026).
“Di tahun 2026, belanja perjalanan dinas kita tidak lebih dari Rp150 miliar. Padahal di tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai Rp400 – 500 miliar,” ungkapnya.
Meskipun telah melakukan efisiensi besar-besaran, Kukar masih harus menghadapi tekanan kebijakan dari pemerintah pusat yang kembali meminta pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Situasi ini, menurut Aulia, bukan hal mudah bagi pemerintah daerah. Terlebih, Kukar telah lebih dulu melakukan penghematan jauh melampaui arahan awal.
“Di saat kita sudah melakukan efisiensi hampir 70 persen, kita masih mendapat surat edaran untuk memangkas lagi 50 persen. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri,” jelasnya.
Aulia menegaskan, kebijakan efisiensi bukan semata-mata tekanan dari pusat, melainkan bagian dari perubahan global yang memaksa seluruh pemerintah, termasuk daerah, untuk bertransformasi dalam pengelolaan fiskal. Ia bahkan menyinggung perbandingan tingkat efisiensi Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara.
“Indonesia saat ini berada di angka 6,4 dari skala 0 sampai 10. Di bawah kita ada Thailand di angka 4,2. Artinya masih ada sekitar 30 persen ruang efisiensi yang harus kita kejar,” terangnya.
Bupati mengakui, kebijakan pemangkasan anggaran kerap menimbulkan perasaan kehilangan di berbagai lini birokrasi. Hal itu dinilai wajar, mengingat selama ini belanja daerah menjadi salah satu penggerak aktivitas pemerintahan.
“Lumrah rasanya ketika belanja ini tergerus, kita merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi ini harus kita hadapi bersama,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Kukar menegaskan komitmen untuk tetap memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran. Musrenbang RKPD 2027 disebut-sebut sebagai momentum penting dalam menyatukan arah kebijakan.
Seluruh program yang dibahas adalah hasil dari proses panjang, mulai dari musyawarah tingkat RT, desa, kelurahan hingga kecamatan, yang kemudian dikolaborasikan dengan aspirasi DPRD.
“Ini adalah akumulasi dari seluruh proses perencanaan. Harapannya, program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menghadapi tekanan fiskal yang semakin ketat, Bupati Aulia pun tetap optimis bahwa Kukar mampu bertahan dan beradaptasi. Ia mengibaratkan kondisi saat ini seperti kapal yang tengah menghadapi badai.
“Kapal yang kuat adalah kapal yang bisa menerjang badai. Dan saya yakin Kukar ini adalah kapal yang kuat, dengan para kepala OPD sebagai nahkoda yang mampu membawa daerah ini tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: Keuangan