JAKARTA.NIAGA.ASIA – Pada tahun 2026, pemerintah melalui APBN juga menyiapkan penyaluran pooling fund bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Secara keseluruhan, estimasi kebutuhan pembangunan kembali daerah…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Pada tahun 2026, pemerintah melalui APBN juga menyiapkan penyaluran pooling fund bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Secara keseluruhan, estimasi kebutuhan pembangunan kembali daerah…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Keuangan Jepang (JMOF), Satsuki Katayama, dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menandatangani penguatan Nota Kesepahaman/Memorandum of Cooperation (MOC) in Local Currency Transaction untuk mendorong penggunaan mata…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dukungannya terhadap perubahan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Hal ini disampaikannya dalam Financial Forum yang diselenggarakan Jakarta pada…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Ratu Máxima dari Belanda yang berperan sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health di Istana Merdeka,…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025), sebelum melakukan kunjungan kenegaraan selama satu hari. Rapat yang digelar secara tertutup dihadiri oleh Wakil…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Dua puluh tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim masuk kategori merah, lantaran serapan anggaran kurang dari 60 persen hingga akhir Oktober 2025. Sekretaris Daerah Provinsi…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemprov Kaltim membentuk sekaligus mengukuhkan 9 orang tim Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Kaltim periode 2025-2028. Pembentukan tim auditor itu untuk memastikan semua program Pemprov Kaltim…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemprov Kaltim masih menunggu kepastian besaran pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah, yang rencananya besarannya hingga 70 persen tahun 2026 nanti, dan akan diumumkan…
TENGGARONG.NIAGA.ASIA — Pemerintah pusat berencana memotong dana bagi hasil (DBH) ke daerah sebesar 50-75 persen di 2026 mendatang. Pemotongan itu berpotensi membuat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kehilangan Rp 4,4 triliun….
KUNINGAN.NIAGA.ASIA – Pemerataan pembangunan merupakan kunci terciptanya keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia. Pemerintah memprioritaskan pembangunan yang berkeadilan melalui pendekatan dari desa dan lapisan bawah untuk pertumbuhan inklusif serta pengentasan…