JAKARTA.NIAGA.ASIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah sejak Kamis, 18 Maret 2026. Yaqut merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji melarang seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan daerah menerima hampers lebaran atau bentuk pemberian lain yang…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 8 kosmetik wanita yang dipromosikan dengan klaim manfaat yang menyesatkan dan tidak sesuai norma kesusilaan, dan telah mencabut izin edar delapan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Staf Khusus (Stafsus) dari Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex membantah saat dicecar awak media mengenai aliran uang korupsi kuota haji…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Staf Khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex pada hari ini, Selasa, 17 Maret 2026….
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Staf Khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex pada hari ini, Selasa, 17 Maret…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah pada Jumat, 13 Maret 2026….
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset lebih dari Rp100 miliar terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 yang merugikan negara Rp622 miliar. “Dalam…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat aliran dana dari pungutan fee terhadap calon jemaah haji khusus untuk mengkondisikan Panitia Khusus (Pansus) penyelenggaraan haji di DPR RI. Dugaan tersebut…
BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi. Upaya tersebut meliputi optimalisasi peran inspektorat, keterbukaan dalam pelaporan LHKPN dan gratifikasi, serta memastikan tidak…
