SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, mengatakan, Komisi I ingin sengketa tanah tanah seluas kurang lebih 4.875m2 yang terletak di Jalan Damanhuri II, RT 29, Kelurahan…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara aktivitas land clearing dan penanaman yang dilakukan oleh PT Budi Duta Agro Makmur…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga dan perwakilan PT Multi Harapan Utama (MHU) guna membahas dugaan penyerobotan lahan milik warga atas…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani persoalan sengketa lahan dan perizinan perusahaan, khususnya di sektor pertambangan….
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Dugaan penyerobotan lahan masyarakat atas nama Sutarno oleh perusahaan tambang batubara PT Insani Bara Perkasa (IBP) bergulir ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Di…
NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Tokoh Adat Dayak Agabag Sebuku, Nick Berdy, menuding perusahaan perkebunan sawit PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP) menggunakan aparat TNI/Polri dalam menyelesaikan konflik tanah dengan masyarakat adat Dayak Agabag…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2003 sudah sama-sama menyetujui tukar guling aset berupa tanah dan kantor eks kantor pembantu gubernur Kaltim Wilayah Selatan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, meminta kepala kantor wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluruh Indonesia agar membuka data falid…
NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) yang berada dibawah naungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akhirnya mengambilalih lahan Yayasan Jamaker di Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara setelah dipinjamkan ke masyarakat…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Masalah ganti rugi lahan 118 kepala keluarga (KK) eks transmigran di Simpang Pasir, Palaran, Samarinda hingga kini belum terselesaikan, karena Pemprov Kaltim tidak memberikan ganti rugi uang, melainkan…
