SIDOARJO.NIAGA.ASIA — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan kepada seluruh jajarannya, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk serius dalam memberantas mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah…
SIDOARJO.NIAGA.ASIA — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 22 Agustus 2022. Sebanyak 3.000…
JAKARTA.NIAGA.ASIA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamis 18 Agustus 2022…
JAKARTA.NIAGA.ASIA — Pascakunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Sumatra Utara (Sumut) beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk membahas persoalan agraria di wilayah tersebut….
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendesak Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR)/BPN untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif pengukuran dan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA — Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menginstruksikan seluruh Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia untuk mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah…
JAKARTA.NIAGA.ASIA — Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa dirinya diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan tiga persoalan di bidang agraria…
WAKATOBI.NIAGA.ASIA — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat di Kampung Mola, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (09/06/2022). “Simpan semuanya, jangan sampai sertifikatnya malah hilang,” ujar…
JAKARTA.NIAGA.ASIA — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan seluruh jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) untuk dapat saling terbuka, bersinergi, dan menghindari adanya ego sektoral dalam menyelesaikan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi II DPR RI Riyanta meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan kepastian hukum atas hak-hak kepemilikan tanah masyarakat. Apalagi jika kepemilikan sertifikat tanah terindikasi dilakukan dengan…
