SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Secara hukum, peralihan hak atas tanah karena pewarisan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pendaftarannya diatur…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berjanji akan menghidupkan kembali sertipikat tanah milik masyarakat transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kecamatan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengungkap fenomena janggal dalam penanganan pertanahan nasional, yakni munculnya klaim kepemilikan tanah oleh sejumlah anak perusahaan BUMN meski sebelumnya lahan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Peralihan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat bisa terjadi karena beragam kebutuhan. Ada peralihan hak karena jual-beli, pemasukan hak ke akta perusahaan, lelang, tukar-menukar, hibah, maupun pewarisan. Semua…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Capaian pendaftaran tanah nasional, data hingga 4 September 2025 menunjukkan tanah bersertipikat mencapai 96,9 juta bidang atau 77%. Jumlah tersebut terbagi meliputi tanah Hak Milik sebesar 88,2 juta…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Setelah bikin gaduh dan heboh dunia maya soal tanah rakyat yang seakan-akan bisa disita negara apabila tidak dimanfaatkan dalam dua tahun, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan…
LAMPUNG.NIAGA.ASIA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pendafataran tanah…
LAMPUNG.NIAGA.ASIA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan imbauan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya dalam pemetaan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Beredar isu di masyarakat, dengan tidak berlakunya girik, verponding, dan letter c, tanah yang belum bersertipikat mulai tahun 2026 akan diambil negara. Negara tidak melakukan perampasan tanah, bagi…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Beredar isu di masyarakat, dengan tidak berlakunya girik, verponding, dan letter c, tanah yang belum bersertipikat mulai tahun 2026 akan diambil negara. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan…
