JAKARTA.NIAGA.ASIA – Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya memasang plang di tanah sengketa milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dikuasai Ormas Grib Jaya. Tanah tersebut seluas 127.780 meter persegi…
BOGOR.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan pentingnya percepatan integrasi dan digitalisasi satu data pertanahan di Indonesia sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria di…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI meminta kepala kantor wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluruh Indonesia agar berempati dengan kesusahan yang dialami rakyat akibat berbagai persoalan pertanahan….
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan akan segera memanggil sejumlah kelompok tani di Kabupaten Kutai Timur dalam waktu dekat. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan sengketa…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti, menegaskan bahwa konflik pertanahan harus diselesaikan melalui dialog dan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Rapat…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengakui pembebasan 2.086 hektare lahan untuk pembangunan untuk pengendalian banjir dan jalan tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara…
BONTANG.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal minta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menunjukkan legalitasnay atas kepemilikan tanah di Jalan Awang Long atau tepatnya di belakang lapangan tenis Kelurahan Bontang…
BONTANG.NIAGA.ASIA – Komisi III DPRD Kota Bontang memfasilitasi sengketa lahan PT Marga Dinamik Perkasa (MDP) dengan ahli waris, yakni Rekson. Tapi sampai saat ini belum ada titik temu lantaran kedua…
NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam perkara tanah seluas 115,006,99 m2 yang kini jadi komplek perkantoran Gabungan Dinas…
NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Syamsul Bachri mengancam akan melaporkan Pemerintah Kabupaten ke Mabes Polri dan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak kunjung membayar tanahnya yang sudah dijadikan perkantoran Gabungan Dinas (Gadis) I…
