Tahun Ini Bappebti Perkuat Perdagangan Komoditas Unggulan Melalui Pembentukan Harga Acuan

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya (kiri) bersama  CEO dan Co-Founder Ajaib Group, Anderson Sumarli. (Foto Dok Ajaib Group)

TANGERANG SELATAN.NIAGA.ASIA – Memasuki tahun 2025, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berkomitmen memperkuat Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sebagai instrumen penguatan perdagangan komoditas unggulan Indonesia melalui pembentukan harga acuan.

Demikian disampaikan Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya dalam konferensi pers Capaian Kinerja Bappebti 2024 dan Langkah Strategis 2025 di Tangerang Selatan, Jumat (24/1). Kegiatan ini merupakan rangkaian Outlook dan Rapat Koordinasi Bappebti Tahun 2025 pada 23—24 Januari 2025.

“Tahun ini akan menjadi tahun yang tidak mudah dan penuh tantangan. Untuk itu, Bappebti berkomitmen terus meningkatkan kinerja di setiap sektor terkait. Komitmen ini menjadi langkah strategis Bappebti dalam menghadapi berbagai tantangan perdagangan, baik di tataran global maupun dalam negeri dengan capain kinerja 2024 sebagai bahan refleksi dan pijakan,” tegas Tirta.

Menurut Tirta, Bappebti juga berkomitmen menyukseskan arahan Presiden RI untuk program swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi. Selain itu juga tentu menyukseskan tiga program kerja Menteri Perdagangan dalam pengamanan pasar dalam negeri, memperluas pasar ekspor, dan UMKM Bisa Ekspor, yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan produk lokal yang berdaya saing.

Tantangan lain, lanjut Tirta, adalah adanya peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (IAKD), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto; Derivatif Keuangan yaitu Indeks Saham dan Single Stockdari Bappebti ke OJK Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif (PMDK), dan Bursa Karbon; serta derivatif pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) atau Forex dari Bappebti ke Bank Indonesia.

Hal ini membuat Rencana Strategis Bappebti lima tahun ke depan harus dilakukan sedikit refresh dan fokus pada penguatan perdagangan berbasis komoditas.

Tirta menguraikan, sebagai refleksi dan pijakan langkah ke depan, sejumlah capaian Bappebti sepanjang 2024 memberikan optimisme untuk pertumbuhan PBK lebih baik di 2025 dan tahun-tahun mendatang.

Tirta melanjutkan, berangkat dari berbagai capaian kinerja di 2024, Bappebti menetapkan beberapa langkah strategis ke depan untuk perkuat PBK di 2025, yaitu optimalisasi implementasi SRG dan pengembangan PLK, penguatan transaksi multilateral berbasis komoditas unggulan Indonesia, dan peningkatan implementasi bursa CPO Indonesia.

Lebih lanjut, Bappebti bersama bursa berjangka dan Assosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) akan segera melakukan penguatan perdagangan nikel melalui bursa berjangka nikel di Indonesia.

Bappebti telah melakukan kajian pada 2024 dan akan segera melakukan penyesuaianPeraturan Bappebti (Perba) Nomor 10/2024 tentang Perubahan atas Perba Nomor 3/2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka dengan menambahkan nikel sebagai subjek kontrak berjangka.

Kemudian Bappebti akan melakukan reviu atas peraturan kontrak berjangka dan spesifikasi kontrak nikel yang diajukan oleh bursa berjangka di Indonesia sebelum diberikan persetujuan oleh Kepala Bappebti. Targetnya,pada2025 nikel akan ditransaksikan di bursa berjangka di Indonesia.

Selain itu, langkah lainnya adalah melakukanintegrasi layanan Bappebti dengan Inatrade Kementerian Perdagangan; optimalisasi pengawasan PBK, SRG, dan PLK dan penindakan; dan penguatan layanan publik Bappebti.

“Kami juga akan memperkuat kolaborasi Bappebti dengan OJK dan Bank Indonesia dalam rangka mengawal pengalihan derivatif keuangan dan aset kripto; serta optimalisasi literasi kepada masyarakat dan industri,” urai Tirta.

Dalam hal penguatan kelembagaan, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Permendag Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Dalam ortaker tersebut,struktur organisasi Bappebti terdiri dari Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas (semula Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan); dan Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas (semula Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas).

Terdapat pula Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas serta Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, dalam perbaikan sarana dan prasarana, kantor Bappebti pindah ke kantor pusat Kementerian Perdagangan, Gedung Utama Lantai 4, Jl.M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat.

Sekretaris Bappebti merangkap Plt. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK, Olvy Andrianita menambahkan, kegiatan Outlook dan Rapat Koordinasi Tahun 2025 yang diselenggarakan selama dua hari ini merupakan forum strategis untuk bertukar pikiran dan menggali masukan dari para narasumber dan peserta, sehingga langkah kebijakan Bappebti ke depan dapat lebih efektif dalam penguatan PBK di Indonesia.

“Diskusi panel sangat efektif karena mengangkat berbagai tema yang fokus pada penguatan peran SRG dan PLK dalam swasembada pangan dan penyediaan referensi harga komoditas, pengembangan nikel pada bursa berjangka, dan perdagangan fisik RECsdalam mendukung energi hijau. Dibahas pula optimalisasi implementasi bursa CPO Indonesia, optimalisasi perdagangan pasar fisik emas secara digital, serta penguatan pengawasan PBK dan implementasi program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme,” pungkas Olvy.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan | Editor: Intoniswan

Tag: