BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA — Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan tantangan otonomi hari ini bukan lagi semata soal kewenangan, melainkan soal membangun sistem yang efektif untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

“Tantangan otonomi daerah hari ini adalah kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem meritokrasi, dan tumpang tindih regulasi yang menghambat laju pembangunan ekonomi,” kata Bima dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di BSCC Dome Balikpapan, Jumat 25 April 2025.

Bima menyebut berbagai peraturan yang saling bertabrakan, termasuk undang-undang dan peraturan menteri, telah menimbulkan kebingungan di tingkat daerah. Karena itu, Kemendagri akan terus melakukan penyelarasan demi mendukung pertumbuhan daerah.

Isu efisiensi anggaran juga menjadi sorotan. Menurut Bima Arya, meski dalam jangka pendek penyesuaian kebijakan bisa terasa berat, dalam jangka panjang sistem efisiensi akan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, bersih, dan profesional.

Di sisi lain, dia menjawab keraguan daerah terhadap program strategis nasional.

“Program nasional bukanlah bentuk sentralisasi, melainkan pengungkit potensi daerah. Koperasi Desa Merah Putih, kedaulatan pangan, dan program lainnya justru dirancang untuk mendukung pembangunan daerah,” terang Bima.

Untuk itu, Bima mengajak seluruh pihak untuk tidak terjebak dalam perdebatan antara sentralisasi dan desentralisasi.

“Isu utama kita adalah pelayanan publik. Mari kita bangun tata kelola pemerintahan yang dekat dengan rakyat, yang peka terhadap keresahan masyarakat,” jelas Bima Arya.

Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi | Adv Diskominfo Kaltim

Tag: BalikpapanKemendagriOtonomi Daerah