BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Rencana renovasi rumah jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan dengan nilai anggaran sekitar Rp14 miliar menjadi perbincangan luas di media sosial warganet.
Merespons itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menegaskan kebijakan itu telah melalui mekanisme resmi, dan bukan didorong kepentingan pribadi.
Menurutnya, setiap program yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun melalui tahapan panjang, termasuk pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Seluruh program sudah melewati proses perencanaan yang melibatkan banyak pihak. Tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak,” katanya, Rabu 22 April 2026.
Menurut Bagus, kondisi fisik rumah jabatan yang dinilai tidak lagi layak menjadi alasan perlunya pembangunan ulang.
Kajian teknis dari instansi terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, telah merekomendasikan langkah tersebut demi menjamin aspek keselamatan dan kelayakan bangunan.
Dijelaskan, pembangunan fasilitas itu merupakan bagian dari pemenuhan fungsi aset negara, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjaga standar kelayakannya.
Terkait nilai anggaran yang menjadi sorotan, Bagus menyebut perhitungan telah dilakukan secara rinci dengan mempertimbangkan kebutuhan konstruksi, standar bangunan, serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Bagus menekankan bahwa prinsip transparansi tetap menjadi acuan dalam setiap pengelolaan keuangan.
Rencana tersebut, lanjut dia, telah dimasukkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan dibahas bersama DPRD.
“Semua proses terbuka dan dapat diawasi. DPRD memiliki fungsi pengawasan, dan masyarakat juga dapat mengakses informasi sesuai ketentuan,” jelasnya.
Bagus juga mengajak masyarakat untuk menyikapi informasi yang beredar secara bijak, dan tidak mudah terpengaruh isu yang belum terverifikasi.
Menurutnya, perhatian publik merupakan hal yang wajar, namun perlu diimbangi dengan pemahaman menyeluruh terhadap konteks pembangunan daerah.
“Kami memastikan setiap kebijakan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas dan keberlanjutan pembangunan kota,” ucapnya.
Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi
Tag: APBD BalikpapanBalikpapanPemkot BalikpapanRumah Dinas