SAMARINDA.NIAGA.ASIA – DPRD Kaltim telah memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna meminta klarifikasi dan langkah konkret atas permasalahan keuangan nasabah hilang di Bankaltimtara. Pertemuan dengan OJK  membahas persoalan serius yang tengah membelit Bank Kaltimtara.

Hal itu diungkap Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana kepada wartawan saat mendampingi Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Kamis (25/4/2025).

“Tadi kami dari jajaran pimpinan DPRD bertemu OJK, membahas khusus soal Bank Kaltimtara yang saat ini sedang bermasalah. Kita ingin memastikan kejadian sebelumnya tidak terulang lagi, karena ini menyangkut uang rakyat, aset daerah,” ungkap Yenni.

Seperti yang di ketahui khalayak bahwa saat ini Bank Kaltimtara sedang terkait hilangnya dana nasabah CV Narayyan Gema Perkasa sebesar Rp 300 juta. Kasus ini sedang dalam proses hukum. Selain itu, ada kasus korupsi kredit fiktif di Bank Kaltimtara Cabang Balikpapan yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 15 miliar.

Yenni menekankan pentingnya peran Bank Kaltimtara sebagai bank milik daerah dalam menyumbang pendapatan untuk APBD setiap tahunnya.

Ia menyayangkan jika justru ada indikasi kebocoran dana dan penyalahgunaan anggaran yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi kerakyatan.

“Bank ini harusnya jadi sumber penambahan anggaran, bukan beban. Makanya kita panggil OJK untuk evaluasi dan mendorong perbaikan menyeluruh,” tegasnya.

Lebih lanjut Yenni dan jajaran DPRD Kaltim meminta agar seluruh proses penyelidikan yang sedang berjalan terkait kasus Bank Kaltimtara dapat disampaikan secara transparan kepada legislatif.

Hal ini penting mengingat DPRD sebagai lembaga pengawas dan pihak yang turut memberikan persetujuan anggaran memiliki tanggung jawab moral dan politik terhadap penggunaan uang negara.

“Kami minta transparansi. Karena secara kolektif-kolegial, DPRD juga bertanggung jawab. Kalau Bank Kaltimtara butuh anggaran, tentu harus melalui persetujuan DPRD. Jadi wajar kalau kami harus tahu kemana dananya digunakan,” tegasnya lagi.

Yenni juga mengungkapkan adanya keprihatinan atas pola penyaluran kredit yang dilakukan Bank Kaltimtara.

Ia menyebutkan bahwa dana yang seharusnya diarahkan untuk mendukung sektor UMKM, justru lebih banyak mengalir ke perusahaan-perusahaan besar.

“Kita harap bank daerah ini justru mendorong sektor UMKM, bukan menguntungkan perusahaan besar. Tapi dari laporan yang kami terima, ternyata justru kebocoran terjadi karena dana lebih banyak disalurkan ke atas, bukan ke bawah. Ini harus dibenahi,” tandasnya.

Yenni menambahkan bahwa dari pihak OJK, saat ini penyelidikan masih berlangsung. OJK pun belum bisa memberikan keterangan detail karena masih menelusuri keterlibatan sejumlah oknum dalam kasus ini. Meski begitu, DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas.

“OJK menyampaikan bahwa proses masih berjalan, baik investigasi internal maupun penelusuran terhadap oknum-oknum yang terlibat. Kami dari DPRD akan tetap mengawal dan memastikan bahwa publik mendapatkan kejelasan,” pungkasnya.

Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: Bankaltimtara