Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Tahun 2022 RDP dengan Lima Perangkat Daerah

Ketua Pansus Pembahas LKPJ DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, Sutomo Jabir (kanan) melakukan crosscek realisasi kegiatan lima OPD Kominfo, BKD, Perpustakaan dan Arsip, Balitbangda, serta BPSDM Tahun 20230, hari ini, Rabu (3/5/2022). (Foto Heri/Niaga.Asia)

BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2022 di DPRD Kaltim mengadakan rapat dengar pendapat atau RDP dengan lima Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim di Novotel Balikpapan, Rabu (3/5).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPJ DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sutomo Jabir. Lima kepala perangkat daerah atau yang mewakili hadir pada kesempatan tersebut, diantaranya Kadis Kominfo Kaltim, BKD, Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, BPSDM dan sekretaris Balitbangda.

“Kita lanjutkan kerja Pansus, karena sudah hampir sebulan, makanya kita lanjutkan RDP dengan OPD yang belum selesai kemarin. Hari ini ada Kadis Kominfo, BKD, Perpustakaan dan Arsip, Balitbangda, juga BPSDM,” kata Jabir diwawancarai wartawan.

Pada rapat tersebut, lajut Jabir, para pimpinan perangkat daerah memaparkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2022 beserta anggarannya.

“Kita meminta paparkan terkait realisasi kinerja di tahun 2022. Tercapai enggak targetnya dari yang ditentukan sebelumnya, kemudian kendalanya apa. Ini keterkaitannya dengan visi misi Gubernur Kaltim, ini kan menjelang akhir masa jabatan Gubernur,” ungkapnya.

Jabir menyebut, secara umum dinas-dinas yang ada memaparkan realisasi kinerjanya di atas angka 90 persen. Dinas-dinas yang diundang untuk RDP sebelumnya juga demikian.

“Namun ada beberapa catatan, seperti BKD contohnya, kita ingin supaya bagaimana mereka membenahi tata kelola pemerintahan yang ada. Termasuk penempatkan pejabat atau ASN secara profesional,” ucapnya.

Bukan tanpa sebab, menurut analisa Pansus bahwa indeks kinerja birokrasi Pemerintah Kaltim belum tercapai sesuai dengan target RPJMD, bahkan cenderung menurun. Persepsi publik juga kurang baik terhadap kinerja pemerintahan.

“Kita minta itu diperbaiki tata kelola pemerintahan, penempatan ASN, pejabat sesuai dengan profesionalisme serta kapasitas yang dimiliki. Supaya ke depan indeks birokrasi pemerintahan kita bisa bagus lagi,” pungkasnya.

Penulis: Heri | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim

Tag: