PADANG.NIAGA.ASIA – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan kenaikan PPN 1 persen sehingga jadi 12 persen pada 2025 perlu dikaji kembali oleh pemerintah sebab, dengan terjadinya…
BALI.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta, menyampaikan kritik dan masukan terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang mewah yang akan diterapkan pemerintah…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, tak setuju atas usulan PDI Perjuangan (PDIP) agar institusi Polri dikembalikan di bawah institusi TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Usulan tersebut tidak…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengingatkan seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum (APH), untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Pasalnya, ia menerima banyak laporan bahwa kini…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Komisi III DPR RI telah menetapkan lima pimpinan KPK terpilih dan lima Dewan Pengawas (Dewas) KPK terpilih usai pelaksanaan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan….
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan keprihatinan mendalam terkait peristiwa tragis yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Insiden tersebut diduga melibatkan seorang Kabag Ops…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengkritisi kebijakan Pemerintah yang akan memberlakukan PPN 12 persen, atau naik 1 persen pada Januari 2025 mendatang. Ia mengkhawatirkan keberlangsungan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Pemerintah berencana mengimpor beras dari India 1 juta ton. Hal ini berkaitan dengan hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di sela…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menyoroti pentingnya peran strategis Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dalam mengatur distribusi dan pengendalian harga pangan di Indonesia. “pengendalian harga pangan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman mempertanyakan tidak adanya RUU Perampasan Aset dalam daftar usulan Prolegnas Prioritas 2025 yang berasal dari Pemerintah. Ia mengungkit pentingnya…
