
JAKARTA.NIAGA.ASIA — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) membahas persoalan lahan di Pulau Rempang, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 25 September 2023. Dalam ratas tersebut, Presiden Jokowi…
JAKARTA.NIAGA.ASIA — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) membahas persoalan lahan di Pulau Rempang, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 25 September 2023. Dalam ratas tersebut, Presiden Jokowi…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus berharap konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, diselesaikan dengan bijaksana. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menyampaikan itu saat…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polda Metro Jaya bergerak cepat memberantas para mafia tanah di Jakarta. Pasalnya, aksi-aksi para mafia tanah ini mengkhawatirkan dan…
MEDAN.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi II DPR RI Riyanta meminta masyarakat yang mengalami kendala pada saat melapor permasalahan pertanahan termasuk mengetahui ada penegak hukum yang terlibat sebagai mafia tanah, agar melaporkan…
SUBANG.NIAGA.ASIA -Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah mengingatkan Perum Perhutani dan PTPN VIII agar menerapkan nilai lestari dan dialog dalam mengelola aset lahan yang dimiliki. Dirinya tidak ingin…
BANDUNG.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungan ini Komisi II menekankan sinergitas agenda…
PEKANBARU.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengatakan mafia tanah tergolong kejahatan luar biasa. Hal itu disebab mafia tanah memanfaatkan masalah pertanahan di Indonesia yang menimbulkan kerugian…
PEKNBARU.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan mengatakan mafia tanah pasti melibatkan banyak unsur (multi stakeholder), tidak mungkin hanya sendiri atau dua pihak saja. “Itu pasti melibatkan…
PEKANBARU.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi bahwa PT DSI telah bersurat kepada BPN untuk membatalkan sertifikat rakyat yang menurutnya hal itu…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR BPN untuk meningkatkan pengawasan berkaitan dengan pemberian HGU dan perpanjangannya. Pemberian HGU dan perpanjangannya harus disertai dengan kewajiban plasma bagi masyarakat…