
NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, mengucurkan dana Rp 6,5 miliar guna membantu manajemen Rumah Umum Sakit Daerah (RSUD) Nunukan agar tetap bisa memberikan pelayanan kesehatan di tahun 2024.
“Selain itu juga memberikan jaminan kepada rekanan RSUD bahwa, sisa utang RSUD akan dibayar melalui APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2024,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Nunukan, Hj. Miskia pada Niaga.Asia, Selasa (19/06/2024).
Mengucurnya bantuan dari Pembak Nunukan tidak menjadikan RSUD Nunukan sudah terbebas dari utang terhadap mitra-mitra kerja atau pihak vendor, karena masih ada sisa utang Rp24 miliar.
Selain mengucurkan dana Rp6,5 miliar, Pemkab Nunukan juga telah mengeluarkan pernyataan menjamin seluruh hutang yang belum terbayar akan dilunasi melalui APBD-Perubahan 2024.
“Nanti di APBD-Perubahan dapat lagi bantuan dana direncanakan sekitar Rp 19 miliar, jadi di tahun depan RSUD Nunukan tidak berhutang lagi,” bebernya.
Bantuan Rp6,5 miliar ke RSUD wajib digunakan untuk membayar utang obat-obatan, tunggakan cleaning service, tunggakan air bersih selama 5 bulan dan listrik ke PLN, sebagian membayar tunggakan Jasa Pelayanan (Jaspel) ke dokter dan perawat selama 4 bulan.
“Kita upayakan manajemen RSUD Nunukan stabil kembali tidak dibebani hutang lagi di tahun depan,” kata Miskia.
Percepatan pelunasan utang-utang RSUD juga akan memaki uang dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Nunukan, dari klaim ke BPJS yang tiap bulannya mencapai Rp5 sampai Rp6 miliar.
Terhadap pelayanan obat-obatan yang belum sepenuhnya dapat disediakan, Miskia menuturkan, RSUD Nunukan telah bermitra kerja dengan dua apotik di Nunukan yang bisa membantu pemenuhan obat pasien.
“Kalau obat di RSUD kosong, pasien bisa membawa resep dokter ke mitra apotik ditunjuk mengambil obat tanpa biaya,” jelasnya.
Diberikan sebelumnya, Kepala DKPPKB Nunukan Miskia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Nunukan mengatakan RSUD Nunukan terancam berhenti beroperasi karena terlilit utang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pelayanan.
“Kasnya kosong. Stok obat-obatan RSUD sisa untuk 2 minggu. Jadi bagaimana kami bisa membeli obat dan kebutuhan lainnya,” kata Miskia
Tidak hanya persoalan stok obat hampir habis, RSUD Nunukan memiliki tunggakan iuran air bersih di PDAM Nunukan yang belum terbayar terhitung sejak Januari – Mei 2024 dengan besaran sekitar Rp Rp 600 juta.
Saat ini kas RSUD Nunukan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam kondisi nol atau nihil. Keadaan ini sangat menyedihkan, bahkan bisa dikatakan mustahil bagi sebuah rumah sakit rujukan di kabupaten yang harus melayani pasien dari 21 kecamatan.
“Direktur PDAM Nunukan sudah mereka ingatkan tunggakan air bersih sudah 5 bulan. Kalau listrik tidak bisa menunggak Rp 150 juta/bulan, telat 1 bulan diputus PLN,” beber Miskia.
Klaim tagihan terus berdatangan, baru baru ini pihak vendor/kontraktor pengadaan oksigen minta pelunasan kerja sama yang belum dibayar selama 4 bulan. Walaupun belum mampu membayar lunas, vendor bersedia RSUD membayar 2 bulan terlebih dahulu.
Penulis: Budi Anshori | Editor: Intoniswan
Tag: RSUD