SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap korelasi antara struktur dan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Transformasi ekonomi yang digaungkan masih berjalan di tempat. Jika ingin ada pergeseran nyata, maka sektor-sektor ini harus dirancang dengan program konkret yang berdampak,” kata Akhmed Reza Fachlevi, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan umum fraksinya terhadap Nota Raperda tentang RPJMD Kaltim 2025–2029, Senin (2/6). Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ekti Imanuel dan 40 anggota dewan lainnya. Dihadiri Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto juga, sebagai perwakilan dari pemerintah provinsi.
Menurut Reza, tingginya nilai PDRB di Kaltim tidak secara otomatis dapat berdampak pada rendahnya angka kemiskinan di wilayah ini. Ia menilai, ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya belum benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Provinsi Kaltim memiliki PDRB tertinggi di regional Kalimantan, namun mirisnya, angka kemiskinan kita tidak otomatis yang terendah. Ini pertanda ada yang belum tepat dalam struktur dan distribusi ekonomi kita,” ujarnya.
Fraksi Gerindra mendorong agar pemerintah provinsi dapat lebih serius mengeksplorasi dan memahami pengaruh struktur PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan, guna menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti lemahnya realisasi transformasi ekonomi yang selama ini dicanangkan dalam dokumen perencanaan daerah. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, juga masih jauh dari signifikan.
“Transformasi ekonomi yang digaungkan masih berjalan di tempat. Jika ingin ada pergeseran nyata, maka sektor-sektor ini harus dirancang dengan program konkret yang berdampak,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebanyak 80 persen aktivitas ekonomi di Provinsi Kaltim masih terkonsentrasi di lima daerah utama, yakni Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Sementara kabupaten seperti Mahakam Ulu (Mahulu) masih memberikan kontribusi ekonomi yang sangat kecil.
Untuk itu, Fraksi Gerindra meminta supaya pemerintah provinsi Kaltim meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah, terutama pembangunan jalan, jembatan, bendungan, irigasi, drainase, dan bangunan pengendali banjir.
Tak hanya dari sisi ekonomi fisik, Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya penguatan reformasi birokrasi. Reza menyarankan agar pemerintah provinsi menyosialisasikan peta jalan (road map) reformasi birokrasi hingga ke tingkat perangkat daerah. Ia juga meminta pemerintah rutin melakukan evaluasi atas implementasi rencana aksi reformasi birokrasi.
“Target indeks reformasi birokrasi kadang justru mengalami penurunan. Kita perlu koreksi dan penajaman, agar upaya yang dilakukan selama ini tidak sia-sia,” tegasnya.
Mengakhiri pandangan umum fraksi, Reza menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra akan melanjutkan pembahasan RPJMD ini dalam pembahasan lebih mendalam oleh panitia khusus (pansus).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas upaya yang telah dilakukan serta permohonan maaf jika dalam penyampaian terdapat hal yang kurang berkenan.
“Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atas kerja kerasnya, dan semoga usulan serta evaluasi ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan bersama ke depan,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Ekonomi KaltimFraksi Gerindra