SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi satu dari tujuh provinsi sebagai lokasi percontohan (pilot provinces) transformasi ekonomi hijau. Kaltim menjadi provinsi utama yang akan menjadi fokus implementasi proyek bersama Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau.
Untuk kepentingan proyek tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama mitra pembangunan Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), menggelar Rapat Koordinasi Kajian Kebutuhan Kapasitas Provinsi Kalimantan Timur, Kamis lalu, (19/06) di Ruang Rapat Propeda Lantai II Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
Sedangkan empat provinsi tambahan yang juga terlibat sebagai wilayah pendukung, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan.
”Penunjukan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan kesiapan Kalimantan Timur dalam mendukung agenda transformasi ekonomi hijau yang menjadi arah kebijakan pembangunan nasional dan global,” kata Wahyu Gatut Purtoyo, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam Bappeda Provinsi Kalimantan Timur saat membuka rakoor mewakili Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Wahyu, rapat koordinasi ini merupakan bagian dari implementasi awal proyek kerja sama “Green Economic Recovery: Green Growth Diagnostic Framework” antara Bappenas dan Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Jerman.
”Proyek ini bertujuan mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan melalui penguatan kapasitas perencanaan pembangunan berbasis bukti, peningkatan sinergi kebijakan, serta pengembangan kapasitas daerah,” ucapnya.
Turut hadir serta memberikan arahan kunci, Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Bappenas, Ibnu Yahya, yang juga menjadi penanggung jawab utama pelaksanaan proyek di tingkat nasional.
Dalam paparannya, perwakilan GIZ menyampaikan hasil awal kajian kebutuhan kapasitas di Kalimantan Timur. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan serta tantangan yang dihadapi daerah dalam mendukung transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan kontekstual.
Diskusi berlangsung aktif melibatkan seluruh peserta dari beberapa Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk BPKAD, DPMPTSP, Dinas LH, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan lainnya.
Para peserta turut memberikan masukan terhadap pengumpulan data melalui kuisioner yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja proyek di tingkat daerah.
Dalam sesi penutup, Direktur Ibnu Yahya menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi lintas sektor di tingkat daerah agar strategi pembangunan hijau dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, serta dapat menjawab tantangan spesifik wilayah.
Rapat koordinasi ini menjadi tonggak awal dari proses partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan lokal dalam menyusun agenda pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kalimantan Timur, bersama Bali dan Kepulauan Riau, ditetapkan sebagai provinsi utama pilot project dalam inisiatif strategis ini.
Sumber: Bappeda Kaltim | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kaltim
Tag: Ekonomi Hijau