SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Persentase dan nominal realisasi pendapatan daerah secara agregat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di Wilayah Kalimantan Timur sampai dengan triwulan I 2025 tercatat mengalami penurunan dibanding periode yang sama dengan tahun 2024, sejalan dengan penurunan pagu pendapatan daerah.
“Realisasi pendapatan daerah pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp13,39 triliun atau 12,77% dari pagu 2025, lebih rendah dibanding periode yang sama 2024 yang sebesar Rp18,60 triliun atau 15,83% dari pagu 2024,” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto dalam kegiatan Temu Media Tiga Bulanan di Decafe Samarinda, Selasa siang (01/7/2025).
Turut hadir mendampingi Budi Widihartanto dalam Temu Media, Bayuadi Hardiyanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim; Sheila Reswari, Jabatan : Manajer – Analis Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM Keuangan Inklusif dan Syariah; Setya Dodi Hermawan, Asisten Direktur – Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SP PUR (Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah).
Selanjutnya, Iwan Kurniawan H, Asisten Direktur – Kepala Tim Implementasi KEKDA (Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah); Ashari Novy Sucipto, Asisten Direktur – Analis Senior Fungsi Perumusan KEKDA; Hendro Prasetyo Nugroho, Manajer – Analis Fungsi Implementasi Pengawasan SP PUR, dan Akbar Samudra, Manajer – Kepala Unit Implementasi PUR (Pengelolaan Uang Rupiah).
Diterangkan, penurunan realisasi pendapatan daerah tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi pendapatan pada APBN untuk komponen penerimaan pajak dan komponen pendapatan asli daerah, serta komponen pendapatan transfer di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.
Secara spasial, penurunan pendapatan daerah terjadi baik pada tingkat APBN, provinsi maupun kabupaten/kota, sejalan dengan pagu komponen pendapatan transfer yang mengalami penurunan signifikan yang pada triwulan I 2025 realisasinya tercatat sebesar Rp1,37 triliun atau mencapai 13,84% dari pagu anggaran, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar 16,07% dari pagu anggaran.
“Secara agregat, realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota serta APBN di Wilayah Kalimantan Timur sampai dengan triwulan I 2025 tercatat sedikit mengalami penurunan dibanding periode yang sama 2024,” papar Budi.
Kondisi demikian, lanjut Budi, sejalan dengan kebijakan refocusing anggaran pemerintah pusat pada awal tahun 2025 sehingga berdampak terhadap tertahannya realisasi belanja daerah. Refocusing anggaran oleh pemerintah pusat dilakukan untuk realokasi belanja pusat ke program-program prioritas nasional, sehingga transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), mengalami penyesuaian.
“Akibatnya, beberapa pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali rencana belanjanya, termasuk menunda atau mengurangi pelaksanaan program-program belanja pada triwulan I 2025.”
Realiasi belanja
Realisasi belanja daerah pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp15,74 triliun atau sebesar 11,95% dari pagu 2025, lebih rendah dibanding triwulan I 2024 yang sebesar Rp15,82 triliun atau sebesar 8,99% dari pagu 2024.
Menurut Budi, melambatnya realisasi belanja daerah tersebut, terutama disebabkan oleh penurunan realisasi belanja di tingkat provinsi, sementara untuk APBN dan kabupaten/kota tetap tumbuh positif.
“Bila dianalisis lebih lanjut, penurunan realisasi belanja provinsi terutama disebabkan oleh penurunan realisasi belanja pada komponen belanja operasional dan belanja modal. Sementara itu, peningkatan yang signifikan pada realisasi belanja pada tingkat kabupaten/kota didorong oleh realisasi komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.,” katanya.
Untuk APBN, peningkatan realisasi belanja terutama didorong oleh naiknya realisasi belanja komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: Keuangan Daerah