SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Gerakan PKK bukan hanya organisasi kemasyarakatan biasa, tetapi merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang partisipatif, berkelanjutan, dan berkarakter.
Hal tersebut ia sampaikan dalam arahannya pada pembukaan Rakernas X PKK dan Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-53 yang terlaksana di Plenary Convention Hall, Kompleks Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (8/7).
Rakernas X PKK Tahun 2025 ini juga dihadiri oleh Menteri Koperasi RI Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Sarifah Suraidah Harum, serta istri Wakil Gubernur Kaltim Wahyu Hernaningsih Seno.
“Visi misi Bapak Presiden harus sampai kepada pemerintah daerah. Dalam konteks ini, saya atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan penghargaan setulus-tulusnya kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK, baik di tingkat pusat maupun daerah, hingga desa,” ujarnya di hadapan ribuan peserta Rakernas.
Ia memuji komitmen, dedikasi, dan kerja nyata PKK yang telah berkontribusi bagi bangsa dan negara. Menurutnya, keberadaan PKK sangat relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan masa kini, termasuk stunting, kemiskinan ekstrem, ketahanan keluarga, hingga transformasi digital.
“PKK adalah gerakan sosial yang tumbuh dari bawah, berorientasi pada pemberdayaan keluarga sebagai unit terkecil sekaligus paling strategis dalam pembangunan,” jelasnya.
Ribka menekankan bahwa PKK adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional berbasis keluarga dan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, Gerakan PKK telah berperan nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah.
Ia menambahkan bahwa pemerintah sangat membutuhkan mitra yang memang mampu menjangkau masyarakat secara langsung hingga ke tingkat desa. Dalam konteks itulah, peran PKK dianggap sangat penting.
“Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan dan penguatan gerak PKK. Kerangka regulasi sudah jelas, seperti Perpres Nomor 99 Tahun 2017, Permendagri Nomor 36 Tahun 2020, dan regulasi tahunan tentang pedoman penyusunan APBD. Semua itu payung hukum bagi kerja sama erat antara PKK dan pemerintah,” terangnya.
Ribka juga mengaitkan peran PKK dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya pada poin keempat, diantaranya adalah penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Ia menilai bahwa PKK berperan besar dalam mendorong peningkatan kualitas SDM di tingkat keluarga. PKK menjangkau keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama.
“Program-program PKK yang diarahkan pada peningkatan literasi, edukasi, kesehatan, serta keterampilan berbasis teknologi, harus diperkuat. Inilah cara kita membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan adaptif terhadap perubahan zaman,” paparnya.
Sebagai penutup, Ribka Haluk pun mengajak seluruh kader PKK di Indonesia untuk terus bergerak, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dan terus hadir sebagai garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang dimulai dari keluarga.
“Jangan pernah lelah mengabdi. Karena dari PKK-lah kekuatan bangsa ini dibangun,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: PKK Kaltim