BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Penanganan banjir di sejumlah kawasan Balikpapan kembali menjadi perhatian DPRD setempat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, mengatakan bahwa pembebasan lahan menjadi hambatan terbesar dalam pembangunan drainase maupun pelebaran alur sungai yang dibutuhkan untuk meminimalkan genangan air.
Menurutnya, permintaan ganti untung yang tinggi dari pemilik lahan kerap membuat proses pembangunan infrastruktur drainase tidak berjalan sesuai rencana.
Diketahui, beberapa lokasi rawan banjir seperti Sungai Ampal dan kawasan MT Haryono juga beririsan dengan tanah milik lembaga, sehingga menambah kerumitan pembebasan lahan.
“Kalau kita bicara pelebaran sungai atau drainase, yang jadi masalah utama adalah harga lahan. Warga sering meminta ganti untung, bukan sekadar ganti rugi,” kata Yusri, Senin (14/7/2025).
Sebagai alternatif, ia mendorong pemerintah kota mempertimbangkan konsep drainase bawah tanah yang telah diterapkan di Kota Malang dan Surabaya.
Yusri menyebut, sistem itu mengusung metode pembuatan saluran air di bawah badan jalan, sehingga tidak perlu memperluas area aliran air ke lahan milik warga.
“Kemarin kami belajar ke PUPR Kota Malang dan Surabaya. Di sana mereka punya inovasi yang disebut revolusi drainase, yaitu membedah badan jalan lalu dipasang gorong-gorong besar di bawahnya,” jelasnya.
Kemudian, lanjutnya, salah satu titik yang memungkinkan penerapan sistem ini berada di kawasan MT Haryono, tepatnya di depan jembatan PDAM. Saat ini, opsi tersebut masih dikaji oleh Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan untuk memastikan kelayakan konstruksi dan biaya pelaksanaan.
Selain metode saluran bawah tanah, ia juga menyinggung pengalaman Dinas PUPR Surabaya yang memasang pompa air tambahan guna mempercepat aliran dari dataran tinggi menuju saluran pembuangan utama.
Langkah serupa dinilai dapat diterapkan di kawasan dataran rendah Balikpapan yang kerap terdampak banjir, seperti di Gang Mufakat.
“Masalah utama di sana adalah penyempitan aliran air. Kalau air tidak tertampung, pasti meluap dan menyebabkan banjir. Maka salah satu solusi teknisnya adalah menambah pompa pendorong air,” ungkap Yusri saat diwawancara langsung.
Ia mengungkapkan, hasil kunjungan kerja dan studi teknis akan segera dibagikan kepada pemerintah kota sebagai referensi kebijakan penanganan banjir.
Pihaknya pun berharap, agar perencanaan drainase ke depan bisa lebih realistis dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Kita tidak bisa menunggu semua situasi ideal. Tapi setidaknya bisa memulai langkah yang terukur dengan menyesuaikan sistem yang terbukti berhasil di daerah lain,” pungkas Yusri.
Penulis: Putri | Editor: Intoniswan
Tag: Banjir