SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kepala Diskominfo Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Faisal, menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital bukan terletak pada infrastruktur ataupun dari ketersediaan teknologi, melainkan pada mindset aparatur sipil negara (ASN) itu sendiri.
Hal tersebut ia sampaikan saat diwawancarai Niaga.Asia setelah mengisi materi dalam Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis IT yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Kamis (17/7), di Kampus BPSDM Kaltim Jalan HAM Riffadin, Samarinda.
Menurut Faisal, mengubah pola pikir ASN dari sistem kerja konvensional ke digital tidaklah mudah, terutama bagi generasi yang tidak tumbuh dalam ekosistem digital sejak awal.
“Paling sulit itu karena memang bukan basic mereka waktu sekolah dulu. ASN yang senior belajar digital secara otodidak, beda dengan generasi milenial yang memang sudah digital sejak di bangku sekolah,” ujarnya.
Faisal pun menggambarkan struktur birokrasi pemerintahan seperti piramida, di mana pucuk pimpinan diisi oleh ASN senior, yang memang mereka belum sepenuhnya adaptif terhadap digitalisasi. Padahal, kata dia, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada arah dan komitmen dari pucuk pimpinan.
“Kalau di atasnya saja tidak mendukung digitalisasi, ya sulit. Tapi kalau pucuknya punya mindset dan leadership digital yang baik, saya yakin yang di bawah akan ikut. Generasi muda kita sudah bagus, tinggal keteladanan dari atas,” jelasnya.
Ia menyatakan bahwa kesiapan infrastruktur digital di Provinsi Kaltim sebenarnya sudah cukup memadai, dengan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Pemerintah daerah bahkan memiliki kapasitas untuk membangun sistem, membeli perangkat, dan bahkan meng-hire tenaga ahli jika diperlukan.
“Infrastruktur kita cukup banget. Apalagi dana kita juga ada. Yang kurang itu sebenarnya bukan ilmunya, tapi mindset-nya,” terangnya.
Kendati demikian, ia mengatakan bahwa tidak semua dinas perlu ahli teknologi informasi. Peran utama pengembangan sistem digital cukup dikoordinasikan oleh Diskominfo saja, sementara perangkat daerah lainnya cukup memiliki semangat kolaborasi dan komitmen untuk berubah.
“Kan tinggal mau atau tidak. Kalau kita bisa beli alat, bisa sewa konsultan, bisa undang tenaga ahli, seharusnya bisa. Tinggal mindset pimpinan dan jajarannya mau atau tidak bergerak ke arah digital,” katanya.
Dengan adanya pelatihan ini, Faisal berharap generasi ASN muda yang kini berusia 30–40 tahun bisa menjadi motor penggerak pemerintahan digital di Kaltim. Menurutnya, kelompok usia tersebut secara kemampuan teknis digital sudah baik, tinggal dipertajam semangat dan pola pikirnya agar selaras dengan budaya kerja digital yang terbuka dan kolaboratif.
“Kalau mindset-nya sudah digital, tinggal bagaimana mereka manfaatkan teknologi dengan baik. Tapi ingat, orang digital itu enggak bisa kerja sendiri. Harus kolaboratif, harus saling terhubung. Kalau bisa seperti itu, saya yakin pelayanan digital kita akan terwujud dan teruji,” tegasnya.
Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis IT yang diikuti oleh 30 ASN dari berbagai perangkat daerah ini ditutup pada hari yang sama. Para peserta yang memenuhi syarat kehadiran 90 persen akan menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) secara elektronik.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis IT