SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Ekosistem mangrove di Provinsi Kaltim semakin berkurang dari tahun ke tahun. Sejak 1970, luasan mangrove di Kaltim mencapai 950.000 hektare. Namun saat ini hanya tersisa sekitar 174 ribu hektare.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji melihat, diperlukan pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih baik, sebagai bagian dari upaya konservasi lingkungan.

Secara total Kaltim memiliki luas kawasan mangrove sekitar 300.266 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Mulai dari Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, Balikpapan hingga Bontang pada tahun 1994-2024.

Namun, degradasi terus terjadi akibat alih fungsi lahan, perizinan, hingga aksesibilitas yang tidak terkendali.

“Dahulu tahun 70-an jumlah mangrove di Kaltim mencapai 950.000 hektare, tapi sekarang tersisa sekitar 174.000 hektare saja,” kata Seno, di Pendopo Odah Etam Provinsi Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa 26 Agustus 2025.

Untuk memperkuat pengelolaan dan meningkatkan ekosistem mangrove, Pemprov Kaltim telah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/162/2025.

Kelompok kerja ini terdiri dari 12 UPT
Kementerian, 50 Lembaga/Institusi
Pemerintah Provinsi, 7 Pemerintah
Kabupaten/Kota, 16 Mitra
Pembangunan, serta 4 Perguruan Tinggi.

Kelompok kerja ini bertugas mengidentifikasi dan menginventarisasi ekosistem mangrove, menyinergikan program lintas sektor, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan di lapangan.

“KKMD menjadi wadah koordinasi multi pihak, agar pengelolaan ekosistem mangrove lebih optimal dan berkelanjutan,” jelas Seno.

Kelompok kerja ini juga harus segera membahas terkait alih fungsi mangrove menjadi tambak, rendahnya keberhasilan rehabilitasi, keterbatasan mata pencaharian masyarakat berbasis mangrove, belum berkembangnya tambak ramah lingkungan, serta kelembagaan perlindungan yang belum optimal.

Seno menekankan strategi yang disiapkan meliputi perlindungan kawasan, rehabilitasi 101.712 hektare mangrove, pengembangan jaringan pemasaran produk berbasis mangrove, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Kita harus bekerja sama memperbesar kembali kawasan mangrove Kaltim, karena mangrove menyimpan potensi karbon besar yang dapat mendukung pembangunan daerah,” terang Seno.

Sementara, Guru Besar Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul) Irawan Wijaya Kusuma menerangkan, rehabilitasi dan restorasi mangrove oleh Universitas Mulawarman bersama mitra di kawasan Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak hanya berfungsi memulihkan ekosistem pesisir, tetapi juga memberikan dampak pemberdayaan masyarakat lokal.

“Apa yang kita lihat di Delta Mahakam adalah sebuah model komprehensif yang mengintegrasikan pemulihan alam dengan peningkatan kualitas hidup warga,” kata Irawan.

Dijelaskan, program restorasi Delta Mahakam berjalan dalam tiga fase sejak tahun 2022 hingga 2024.

Fase pertama pada 2022 mencakup area seluas 52,3 hektare dengan penanaman 700.000 bibit mangrove.

Berikutnya fase kedua pada 2023, di area 31,5 hektare dengan 589.000 bibit. Fase ketiga pada 2024 menargetkan 37,2 hektare dengan 372.000 bibit mangrove.

“Seluruhnya lebih dari 1,6 juta bibit mangrove ditanam di lahan seluas 121 hektare,” tambah Irawan.

Dengan melakukan pemulihan ekosistem tersebut, menjadi harapan baru bagi keanekaragaman hayati Delta Mahakam.

“Dengan pulihnya hutan mangrove, rantai makanan dan siklus hidup mereka kembali seimbang,” demikian Irawan Wijaya Kusuma.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: Delta MahakamKaltimLingkungan HidupMangroveSeno Aji