Akhir bulan lalu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melemparkan wacana melakukan redenominasi fdan hingga minggu ini masih menjadi sunbjek diskusi di ruang publik dan ekonom, praktisi ekonomi, dan konsultan keuangan.

Hingga tahun 2025, tercatat ada 19 negara melakukan redenominasi. Dari 19 negara itu, lebih dari separuh melakukan redominasi untuk mengatasi adanya hiperinflasi. Sebagian kecil lagi melakukan redenominasi untuk meningkatkan kredebilitas mata uang negara, mengurangi penggunaan uang tunai, dan kemudahan transaksi.

Negara-negara yang masuk gagal mencapai tujuan dari redenominasi yang ditetapkan juga cukup banyak, antara lain Irak (2012), Rusia (1998), Venezuela, Korea Utara, dan Zimbabwe.

Redenominasi adalah proses pengubahan nilai nominal mata uang suatu negara dengan cara mengurangi atau menambah nilai nominalnya, biasanya untuk menyederhanakan sistem moneter dan meningkatkan efisiensi transaksi.

Redenominasi berbeda dengan devaluasi, yang merupakan penurunan nilai mata uang terhadap mata uang lain.

Contoh redenominasi, mengganti 1.000 unit mata uang lama menjadi 1 unit mata uang baru. Sedangkan tujuan redenominasi ada empat. Pertama; Mengurangi inflasi, Kedua; Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang. Ketiga; Menyederhanakan transaksi keuangan, dan Keempat; Menghemat biaya pencetakan uang.

Waktu yang tepat untuk melaksanakan redenominasi adalah ketika kondisi ekonomi suatu negara stabil, seperti inflasi yang rendah dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, redenominasi dapat dilakukan secara antisipatif, bukan sebagai respons terhadap krisis, dan harus direncanakan secara matang dengan masa transisi yang cukup dan strategi komunikasi publik yang efektif.

Bank Indonesia (BI) juga memastikan bahwa redenominasi rupiah akan dilakukan pada waktu yang tepat, dengan mempertimbangkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan kesiapan teknis. Target penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi adalah tahun 2027.

Beberapa syarat untuk melakukan redenominasi yang sukses adalah, Pertama; Kondisi Ekonomi Stabil. Kedua; Inflasi rendah dan stabilitas sistem keuangan terjaga. Ketiga; Perencanaan Matang: Masa transisi yang cukup dan strategi komunikasi publik yang efektif. Keempat; Kesiapan Teknis: Kesiapan hukum, logistik, dan teknologi informasi. Kelima; Stabilitas Politik dan Sosial: Stabilitas politik dan sosial yang terjaga untuk memastikan keberhasilan redenominasi.

Redenominasi dapat memiliki beberapa resiko, seperti: (1). Kerusuhan Sosial: Perubahan nilai mata uang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan masyarakat. (2). Inflasi: Redenominasi dapat memicu inflasi jika tidak diiringi dengan kebijakan moneter yang tepat. (3). Biaya Implementasi: Proses redenominasi memerlukan biaya besar untuk mengganti uang, sistem pembayaran, dan perangkat lainnya.

Kemudian, (4). Gangguan Sistem Pembayaran: Perubahan nilai mata uang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pembayaran dan transaksi keuangan. (5). Ketergantungan pada Teknologi: Redenominasi dapat memperburuk ketergantungan pada teknologi, terutama jika sistem pembayaran digital tidak siap.

Selanjutnya, (6) Kerugian pada Beberapa Pihak: Redenominasi dapat menyebabkan kerugian pada beberapa pihak, seperti mereka yang memiliki tabungan dalam mata uang lama. (7). Keraguan Masyarakat: Redenominasi dapat menyebabkan keraguan masyarakat terhadap mata uang dan sistem keuangan.

Untuk mengurangi resiko, perlu dilakukan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dan implementasi yang hati-hati.

Banyak negara telah melakukan redenominasi mata uang untuk mengatasi masalah ekonomi, seperti inflasi tinggi dan kompleksitas nilai mata uang. Berikut beberapa contoh negara yang pernah melakukan redenominasi.

Turki: Menghapus 6 angka nol dari mata uang Lira pada tahun 2005 untuk mengatasi inflasi dan meningkatkan kredibilitas mata uang.

Vietnam: Menghapus 3 angka nol dari mata uang Dong pada tahun 2005 untuk meningkatkan kemudahan transaksi dan mengurangi penggunaan uang tunai.

Zimbabwe: Menghapus 12 angka nol dari mata uang Dolar Zimbabwe pada tahun 2009 untuk mengatasi hiperinflasi, namun tidak berhasil menyelesaikan masalah ekonomi.

Polandia: Menghapus 4 angka nol dari mata uang Zloty pada tahun 1995 untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap mata uang.

Brasil: Mengalami beberapa kali redenominasi untuk mengatasi hiperinflasi dan meningkatkan stabilitas ekonomi.

Yugoslavia: Melakukan beberapa kali redenominasi pada tahun 1990-an untuk mengatasi hiperinflasi, namun tidak berhasil.

Nikaragua: Menghapus beberapa angka nol dari mata uang Córdoba pada tahun 1991 untuk mengatasi hiperinflasi.

Rusia: Menghapus 3 angka nol dari mata uang Rubel pada tahun 1998 untuk meningkatkan kredibilitas mata uang, namun tidak berhasil.

Argentina: Mengalami beberapa kali redenominasi untuk mengatasi hiperinflasi dan meningkatkan stabilitas ekonomi.

Bulgaria: Menghapus 3 angka nol dari mata uang Lev pada tahun 1999 untuk meningkatkan efisiensi transaksi.

Korea Utara: Menghapus 2 angka nol dari mata uang Won pada tahun 2009, namun tidak berhasil.

Venezuela: Mengalami beberapa kali redenominasi untuk mengatasi hiperinflasi, namun tidak berhasil.

Irak: Berencana melakukan redenominasi pada tahun 2012, namun tidak berhasil.

Hongaria: Melakukan redenominasi pada tahun 1946 untuk mengatasi hiperinflasi.

Jerman: Melakukan redenominasi pada tahun 1923 untuk mengatasi hiperinflasi.

Yunani: Melakukan redenominasi pada tahun 1944 untuk mengatasi hiperinflasi.

Peru: Melakukan redenominasi beberapa kali untuk mengatasi hiperinflasi.

Bolivia: Menghapus 6 angka nol dari mata uang Peso pada tahun 1987 untuk mengatasi hiperinflasi.

Republik Demokratik Kongo: Mengganti mata uang Zaire dengan Franc Kongo pada tahun 1997 untuk mengatasi hiperinflasi.

Penulis: Intoniswan

*) Dalam menyusun atau menulis artikel ini, penulis menggunakan alat bantu Artifisial Intelegensia atau (AI)

Tag: redenominasi