HGN 2025, Peta Kompetensi Jadi Andalan BGTK Kaltim Tingkatkan Mutu Pengajar!

Dari kanan ke kiri: Kepala BGTK Kaltim, Wiwik Setiawati, bersama Biyanto selaku Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen, dan Kepala Dinas Disdikbud Samarinda Asli Nuryadin. (Niaga.Asia/Lydia Apriliani)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu dari 13 provinsi di Indonesia yang dipilih oleh Kemendikdasmen RI untuk dikunjungi pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025. Kunjungan terfokus ke Sekolah Terpadu Samarinda jalan Jakarta, sebagai lokasi pemantauan perkembangan mutu dan profesionalisasi guru di Bumi Etam.

Peringatan HGN Tahun 2025 menjadi momen penting untuk menegaskan arah peningkatan kualitas guru di Kaltim. Salah satunya melalui peta kompetensi, yang kini menjadi fondasi utama bagi BGTK (Balai Guru dan Tenaga Kependidikan) Kaltim dalam merancang seluruh strategi pengembangan mutu pendidik di Benua Etam.

Bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Mendikdasmen RI, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Biyanto menegaskan bahwa arah kebijakan pendidikan nasional kini semakin terfokus pada pemerataan kualitas.

“Visi besar kami itu mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ini artinya, semua anak bangsa punya peluang yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang benar-benar bermutu,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak mungkin terjadi tanpa menempatkan guru sebagai prioritas utama.

“Kata kuncinya itu guru. Kalau kita ingin guru menjadi hebat, mereka harus disejahterakan dan dimuliakan hidupnya,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala BGTK Kaltim Wiwik Setiawati menyampaikan bahwa proses sertifikasi guru di Benua Etam hampir tuntas. Saat ini, 95 persen guru telah tersertifikasi. Sementara sisanya, akan diselesaikan di akhir tahun 2025.

“Target penyelesaian sertifikasi itu tahun ini. Pembukaan pendaftaran masih berlangsung sampai 19 Desember. Jadi guru yang belum sertifikasi bisa segera cek SIM PKB dan mendaftar,” jelasnya.

Sistem sertifikasi yang sudah berbasis daring sejak 2023 ini beber Wiwik, membuat proses sertifikasi jauh lebih mudah dan menjangkau lebih banyak guru.

“Kalau dulu guru harus ke LPTK, memakan biaya dan waktu. Sekarang itu lebih cepat. Bahkan sekarang kami yang mencari guru yang belum sertifikasi,” katanya.

Untuk Kota Samarinda sendiri, jumlah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik itu tinggal sekitar 200 orang, baik PNS maupun non-PNS yang telah memenuhi syarat. Ia pun menegaskan bahwa sertifikasi merupakan bukti profesionalisme seorang guru yang sudah seharusnya dipenuhi.

“Ini amanat undang-undang. Guru itu profesi, sementara sertifikat pendidik adalah penanda profesionalismenya. Undang-undang guru dan dosen itu sudah ada sejak 2005, sudah 20 tahun. Harapannya, tahun ini bisa benar-benar tuntas semuanya,” tuturnya.

Tak hanya menjadi syarat profesi, sertifikasi juga berhubungan langsung dengan tunjangan profesi guru (TPG). Begitu tenaga pendidik mendapat sertifikat, mereka akan menerima TPG.

“Harapannya kesejahteraan guru meningkat, sehingga motivasi dan inovasi guru juga terus tumbuh,” terangnya.

Selain sertifikasi, peningkatan kompetensi juga menjadi fokus utama BGTK Kaltim. Wiwik menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun peta kompetensi guru baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kita sudah punya peta kompetensi. Jadi kita tahu guru di Samarinda butuh pelatihan apa, guru di daerah lain butuh apa. Itu jadi dasar kita menyusun pelatihan,” paparnya.

Adapun pelatihan yang diberikan meliputi Bimbingan Teknis (Bimtek) dan workshop tematik; pelatihan pembelajaran mendalam; pelatihan coding dan kecerdasan artifisial; pelatihan kepemimpinan sekolah; penyiapan calon kepala sekolah; serta pelatihan khusus guru bimbingan konseling.

“Tujuannya adalah upgrading berkelanjutan agar guru mampu menghadapi perubahan zaman. Kita ingin guru bisa beradaptasi, menyesuaikan kebutuhan siswa saat ini,” bebernya.

Meskipun berbagai program telah berjalan, Wiwik menekankan bahwa BGTK tidak dapat bekerja sendiri. Ia menuturkan, peningkatan kualitas pendidikan perlu intervensi terstruktur dari banyak pihak.

“Pemerintah daerah, UPT, mitra pendidikan, semuanya harus terlibat. Dengan begitu, cita-cita pendidikan bermutu untuk semua bisa terakselerasi,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: