SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Bantuan Keuangan (bankeu) Provinsi Kaltim yang dianggap sejumlah kabupaten/kota tak berkeadilan tetap menjadi misteri hingga Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim 2024 berakhir dan ditutup Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi, sekira pukul 13.20 WITA di Pendopo Odah Etam, Senin (17/4/2023).
Bankeu tak berkeadilan pertama dipantik Sekda Mahakam Ulu, DR. Stephanus Madang, S.Sos, MM dan kedua oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase, S.IP, M.Si.
Menurut Stephanus, Pemerintah Kabupaten Mahakam, APBD-nya sangat kecil, sedangkan infrastruktur yang harus dibangun memerlukan biaya besar. Dukungan bankeu dari provinsi sangat diharapkan membenahi infrastruktur, utamnya jalan dan jembatan dari Mahulu ke Kubar.
“Kami sangat sedikit sekali menerima bankeu, apakah penyebabnya karena Mahulu tak seksi secara politis? Penduduk kami memang hanya 30 ribuan, dengan pemilih hanya 20 ribuan?,” ujarnya.
Dikatakan, rakyat di Mahulu sangat berharap dan untuk membangun infrastruktur jalan benar-benar dibantu provinsi, apakah lewat program berkelanjutan atau bankeu. Begitu juga untuk membangun bandara perintis.
“Karena infrastruktur jalan belum dibangun, dampaknya transportasi mengandalkan sungai. Saat kemarau air sungai kecil, transpotrasi orang dan barang (sembako) jadi sulit dan mahal,” ucapnya.
Keluhan kecilnya bankeu masuk ke Bontang, juga disampaikan Wali Kota Bontang, Basri Rase. Rata-rata dalam tiga tahun terakhir, bankeu ke Bontang berkisar Rp20 miliar sampai Rp30 miliar. Baru tahun 2023 mencapai angka tertinggi yakni Rp58 miliar.
“Perlu bankeu yang berkeadilan,” ucapnya.
Diterangkan, bankeu provinsi akan digunakan Pemkot Bontang untuk menormalisasi sejumlah sungai dalam rangka mengatasi banjir. Perlu dana cukup besar, maka diharapkan ada bankeu provinsi.
“Jadi, meski saya pesimis dapat bankeu lebih besar tahun 2024, tapi saya tetap berharap bisa jumlahnya ditambah, agar kegiatan penanganan banjir bisa cepat diselesaikan,” kata Basri.
Menanggapi apa yang disampaikan Stephanus dan Basri, Sekda Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan, untuk kegiatan pembangunan jalan di Mahulu dan penanganan banjir di Bontang, akan dihadle Dinas PUPRPERA Kaltim.
“Kita akan turunkan tim dari PUPRPERA mendampingi Mahulu dan Bontang, mengatasi masalah,” ucapnya.
Kemudian soal, bankeu yang berasa tak berkeadilan, Sekda mengatakan, akan meformulasikan ulang kriterianya dan besarannya.
“Kami akan kaji lagi dan evaluasi apa yang jadi penyebab bankeu, bapak-bapak rasakan tak berkeadilan,” kata Sekda.
Sementara itu Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi ketika diwawancarai Niaga.Asia, terkait adanya suara-suara bankeu tak berkeadilan dan bagaimana membuatnya jadi berkeadilan, tak menjawab pasti, tapi hanya memberikan gambaran, besaran bankeu tak sepenuhnya ditetapkan Pemprov Kaltim, apakah itu gubernur atau wakil gubernur.
“Bankeu itu, baik itu lokasinya maupun jumlahnya, lebih besar ditentukan anggota Dewan melalui pokirnya. Ada yang benar-benar membawa pokirnya ke daerah asal pemilihannya, tapi ada juga yang tidak. Saya rasa Bapak juga paham apa yang terjadi dengan hal itu,” kata Hadi.
“Tahun 2023, sebelum APBD disahkan, bankeu bersumber dari pokir untuk Balikpapan nol rupiah. Karena kondisinya seperti itu, terpaksa kami yang mengisi bankeu untuk Balikpapan,” ujar Hadi memberi contoh kasus.
Sementara sumber lain yang dikonfirmasi Niaga.Asia membenarkan, ada dana aspirasi anggota Dewan tak sepenuhnya kegiatannya dibawa ke daerah asal pemilihannya, tapi dialihkan ke koleganya dari daerah pemilihan berbeda.
“Kalau dana aspirasi yang wujudnya dalam bentuk bankeu, kota Samarinda paling besar mendapatkan, rata-rata di atas Rp100 miliar per tahun,” ungkapnya.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim