SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah tengah mempercepat pembangunan sekolah rakyat di kota Samarinda. Tahap awal, saat ini sudah ada tiga sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah rakyat rintisan.
Salah satunya, bertempat di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim di Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda Seberang, yang akan memulai masa pengenalan sekolah (MPLS) masuk sekolah pada 1 Agustus 2025 nanti.
Sejauh ini untuk tenaga pengajar yang bertugas di sekolah rakyat rintisan di BPMP Samarinda adalah guru pelajaran, wali asuh, wali asrama dan kepala sekolah sebanyak 16 orang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin mengatakan, selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah rintisan ini, baik siswa maupun tenaga pengajar, mendapatkan fasilitas yang lengkap dan tunjangan yang jelas.
Untuk siswa selama tinggal di asrama, segala kebutuhan hidupnya akan ditanggung dan dipenuhi oleh pemerintah pusat.
“Makan minum tiga kali sehari, jaminan kesehatan, seragam sekolah, pakaian sehari-hari, laptop dan sepatu dari pemerintah yang siapkan. Jadi siswa tinggal masuk saja,” kata Asli, saat dihubungi niaga.asia, Selasa 15 Juli 2025.
Sedangkan untuk kepala sekolah, tenaga pengajar dan tenaga pendidik lainnya, juga akan mendapatkan gaji pokok serta tunjangan lainnya seperti guru pada umumnya.
“Tidak hanya tenaga pengajar, wali asrama juga sama. Dan ini tidak ada bedanya yang didapatkan seperti pegawai lainnya,” ujar Asli.
Sementara, salah satu guru Matematika sekolah rakyat yang mengajar di rintisan sekolah rakyat BPMP Kaltim jenjang SMP-SMA, Mutia Shida Yusfa menceritakan perjalanannya menjadi bagian dari tenaga pengajar Sekolah Rakyat.
Di mana awalnya dimulai dari pemetaan kebutuhan tenaga pengajar di masing-masing daerah. Kemudian para peserta yang telah mengambil jenjang Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan memiliki sertifikat mengajar di daerah, ditawari oleh pemerintah pusat apakah bersedia menjadi tenaga pengajar atau tidak.
“Kemudian di website sekolah rakyat Kemensos ada pilihan bersedia atau tidak bersedia. Dikasih tahu juga apa saja kalau mengikuti guru sekolah rakyat ini. Sudah ada pemberitahuan juga di situ (website),” kata Mutia, ditemui di kawasan Stadion Segiri, Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda, Senin 14 Juli 2025.
Mutia menjelaskan status kepegawaian tenaga pengajar di Sekolah Rakyat ini adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di bawah naungan Kementerian Sosial.
“Statusnya PPPK di bawah naungan Kemensos. Karena kebetulan saya ikutnya Kemensos,” terang Mutia.
Sebagai seorang pengajar, Mutia mendapatkan sejumlah fasilitas yang cukup menjanjikan yakni tunjangan gaji, tunjangan kinerja, sertifikat pendidik, uang makan hingga tunjangan keluarga.
“Kalau sudah bersuami atau istri, dan punya anak, juga dapat tunjangan,” tambah Mutia.
Fasilitas lainnya yakni tempat tinggal di asrama BPMP Kaltim. Namun, Mutia yang merupakan warga asli Samarinda ini memilih untuk tidak tinggal di asrama.
“Untuk tinggal di asrama, guru itu boleh memilih apakah mau atau tidak. Karena yang wajib berasrama hanya wali asuh dan kepala asrama,” ujarnya.
Sebelum bergabung dengan Sekolah Rakyat, Mutia memiliki rekam jejak mengajar yang cukup mempuni. Dia pernah mengajar di SMKN 11 Palaran Samarinda dan SMK Farmasi Samarinda.
Dengan pengalaman mengajar ini, menjadi bekal berharga bagi Mutia dalam menjalankan tugasnya di sekolah rakyat Samarinda nanti.
“Di SMKN 11 Palaran sempat jadi guru pengganti mata pelajaran Matematika, dan pernah mengajar juga di SMK Farmasi. Jadi guru Matematika sudah dari tahun 2022,” demikian Mutia Shida Yusfa.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: PendidikanSamarindasekolah rakyat