BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyediaan bahan baku untuk Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) dan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ekosistem pangan berkelanjutan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Regional BGN Kalimantan Timur, Binti Maulina Putri, menjelaskan bahwa SPPG tidak hanya berperan sebagai dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga sebagai pusat penggerak rantai ekonomi daerah.

Dengan demikian, lanjutnya, bahan pangan yang digunakan sebaiknya mengutamakan produk lokal yang dapat disuplai oleh UMKM, koperasi pangan, hingga BUMDes.

“Ekosistem SPPG dibuat bukan hanya untuk menghasilkan makanan bergizi, tetapi juga untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. BUMDes, koperasi, dan UMKM memiliki peran penting dalam rantai pasokan,” ucap Binti dalam kegiatan FGD Sinergitas Lintas Sektor Pelaksanaan MBG di Balai Kota Balikpapan, Selasa (11/11/2025).

BGN menilai, ketika rantai penyediaan bahan pangan mengandalkan distribusi luar daerah, risiko fluktuasi harga dan pasokan menjadi lebih tinggi.

Ia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut bisa berdampak pada konsistensi menu dan kualitas nutrisi yang diterima peserta didik.

Dengan menghubungkan SPPG ke sentra produksi pangan lokal, rantai suplai menjadi lebih pendek, biaya distribusi dapat ditekan, dan perputaran ekonomi di tingkat lokal semakin menguat.

Meski demikian, Binti tidak menampik bahwa keterlibatan UMKM dan BUMDes masih belum optimal. Beberapa pelaku usaha lokal masih menghadapi kendala kapasitas produksi, standarisasi pengolahan, serta pemenuhan persyaratan keamanan pangan.

Oleh karena itu, ia menegaskan, pendampingan lintas sektor menjadi langkah yang dianggap penting.

“Kami berharap peran pelaku usaha lokal bisa lebih besar. Tapi kesiapan kapasitas dan kesesuaian standar tetap harus diperkuat. Program ini berjalan jangka panjang, sehingga pembinaan juga dilakukan berkelanjutan,” jelasnya.

BGN juga mencatat adanya tantangan terkait penyediaan tenaga ahli di SPPG, termasuk ahli gizi dan tenaga kesehatan lingkungan.

Sementara itu, sebagian SPPG masih dalam proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi halal sebagai bagian dari penjaminan keamanan pangan.

Kemudian, meningkatnya permintaan bahan pangan melalui program MBG diperkirakan akan mempengaruhi dinamika harga pasar. Sehingga, BGN menyarankan agar koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku distribusi, dan sentra produksi dilakukan secara sistematis agar inflasi bahan pangan dapat ditekan.

“Dengan memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal, rantai distribusi lebih stabil, kualitas lebih terpantau, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” pungkas Binti.

Program MBG di Kalimantan Timur masih berada dalam fase percepatan perluasan. Peningkatan kapasitas dapur, pengawasan mutu, serta integrasi ekonomi lokal disebut menjadi fondasi utama untuk mendukung penyelenggaraan program secara berkelanjutan.

Penulis: Putri | Editor: Intoniswan

Tag: MBG