JAKARTA.NIAGA.ASIA – Upaya memperkuat transparansi pelaksanaan tugas lembaga di antaranya melalui integrasi publikasi laporan berkelanjutan (sustainability report) dengan laporan keuangan diperlukan untuk membangun kepercayaan seluruh pemangku kepentingan, dan mendorong penguatan nilai lembaga dalam jangka panjang.
Untuk itu berbagai lembaga, termasuk bank sentral memandang pentingnya informasi terkait Environmental, Social and Governance (ESG) sebagai aspek informasi kinerja lembaga, yang terstandarisasi, berkualitas tinggi, dan dapat diandalkan untuk mengevaluasi data ESG secara efisien dan memasukkannya ke dalam proses pengambilan keputusan.
Di sisi lain, bank sentral juga terus berkomitmen dalam meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan, terutama terkait tantangan iklim, antara lain melalui kontribusi terhadap upaya menilai, memitigasi dan mengelola dampak risiko terkait iklim terhadap perekonomian dan sistem keuangan di bawah mandat tugas di bidang moneter dan stabilitas sistem keuangan.
Demikian mengemuka dalam diskusi International Seminar Central Bank Finance 2023 yang mengangkat tema “Challenges for Central Banks on Sustainability Reporting and Scaling Up Sustainability Invesment” yang berlangsung pada 5 sampai 6 Oktober 2023 di Bali.
Pada KTT G-20 tahun lalu, di Bali, Communique, G20 Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyatakan bahwa pendanaan berkelanjutan sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan, berketahanan, dan pemulihan ekonomi global yang inklusif.
Hal ini menjadi landasan bagi bank sentral untuk terus mengedepankan kebijakan berbasis lingkungan hidup, termasuk mendorong upaya transisi untuk mengurangi emisi. Sebagai regulator di bidang makroprudensial, Bank Indonesia telah mulai inisiatif hijau sejak 2021.
Terkait ini, pada pembukaan kegiatan seminar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menyampaikan langkah-langkah yang telah ditempuh Bank Indonesia untuk mendorong ekonomi berkelanjutan.
Pertama, selama dekade terakhir, BI telah menyelenggarakan serangkaian green workshop dan mengikuti beberapa green international fora, termasuk sebagai salah satu co-founder dari Sustainable Banking Network, salah satu forum internasional pertama di bidang keuangan berkelanjutan (sustainable finance) di dunia.
Kedua, menerbitkan ketentuan terkait green Loan to Value (LTV) untuk mendorong penerapan bangunan yang ramah lingkungan (green building), dan kendaraan listrik (electric vehicle) dengan mengizinkan LTV pinjaman properti ramah lingkungan hingga 100%, dan uang muka kredit kendaraan listrik maksimal 0%.
Ketiga, menerbitkan peraturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) hijau untuk meningkatkan penerbitan obligasi hijau dengan mengizinkan bank untuk memenuhi persyaratan rasio pembiayaan inklusif melalui pembelian obligasi hijau.
“Kebijakan ini telah menciptakan permintaan yang signifikan terhadap obligasi domestik, sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan makroprudensial berdampak terhadap pembiayaan hijau,” ungkap Destry Damayanti.
Keempat, menerapkan kebijakan barunya pada Oktober 2023 yaitu Kebijakan Likuiditas Makroprudensial untuk mendorong pembiayaan hijau dengan tambahan komitmen insentif mencapai Rp50 triliun. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga terus mendorong perannya dalam green leadership di sektor keuangan.
International Seminar Central Bank Finance 2023 diikuti oleh para praktisi di bidang keuangan/akuntansi dan auditor bank sentral, akademisi, dan pengamat studi keuangan bank sentral dan lembaga publik.
Sejumlah pembicara yang hadir dalam acara seminar berasal dari International Financial Reporting Standard Foundation, Task Force Comprehensive Corporate Reporting of the Indonesian Institute of Accountants, Banco Central do Brasil, Deutsche Bundesbank, The Network for Greening the Financial System (NGFS), Banque de France, Bank of Finland, dan Bank Indonesia.
Melalui kegiatan ini diharapkan penerapan pelaporan keberlanjutan dapat terus disempurnakan melalui berbagai masukan dan berbagi pengalaman pengungkapan terkait keberlanjutan, termasuk proses pengambilan keputusan untuk penerapan standar atau kerangka keberlanjutan, proses keterlibatan pemangku kepentingan untuk pelaporan keberlanjutan, penilaian materi mengenai keberlanjutan yang penting, permasalahan yang harus dikelola dan diungkapkan, tantangan dalam proses pelaporan keberlanjutan, dan rencana lebih lanjut dan pengembangan pelaporan keberlanjutan.
Sumber: Departemen Komunikasi Bank Indonesia | Editor: Intoniswan
Tag: Bank Indonesia