SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Samarinda, Citra Jaya, mengungkapkan, angka rujukan pasien peserta BPJS-Kesehatan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP/Puskesmas)  ke rumah sakit di Samarinda lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur.

“Hal ini dikhawatirkan dapat membebani sistem JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan menyebabkan antrian panjang di rumah sakit,” kata Citra Jaya dalam  Rapat Forum Kemitraan dengan Pemerintah Kota Samarinda di Ruang Rapat Mangkupelas Balaikota Samarinda, hari Jum’at (14/6/2024).

Rapat dihadiri Wakil Walikota Samarinda Rusmadi Wongso, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti, serta pemangku kepentingan lainnya dari unsur kesehatan di lingkungan Pemkot Samarinda.

Forum Kemitraan BPJS-Kesehatan dengan Pemerintah Kota Samarinda adalah wadah membahas berbagai hal terkait dengan program JKN di Samarinda, dengan fokus utama pada peningkatan cakupan kepesertaan dan kualitas layanan kesehatan. Sedangkan rapat hari ini, lebih fokus membahas tingginya angka rujukan pasien fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke rumah sakit.

Menurut Citra, tingginya angka rujukan dari FKTP ke rumah sakit di Samarinda, antara lain disebabkan kemampuan FKTP belum memadai dan kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang kapan harus dirujuk ke rumah sakit.

Peserta BPJS-Kesehatan di Samarinda yang memanfaatkan pelayanan kesehatan pada periode Januari 2024 sampai dengan April 2024 tercatat 809.965, atau dengan kata lain 6.750 peserta BPJS-Kesehatan per hari kalender memanfaatkan layanan Program JKN

“Ini tertinggi dibandingkan daerah lainnya di Kaltim,” ungkapnya.

Dari 809.965 layanan kesehatan yang diberikan periode Januari-April 2024, sebanyak 469.457 di FKTP, sisanya memanfaatkan rawat jalan lanjutan sebesar 310.735, dan masuk rawat inap di rumah sakit 29.773.

“Angka 29.773 itu tinggi, makanya dikhawatirkan menimbulkan antrean panjang di rumah sakit,” lanjut Citra.

Untuk mengatasi masalah ini, BPJS Kesehatan Samarinda, lanjutnya, akan bekerja sama dengan Pemkot Samarinda meningkatkan kualitas FKTP (Puskesmas), melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kapan harus dirujuk ke rumah sakit.

“Selain itu kita upayakan meningkatkan kualitas Layanan JKN,” ujar Citra.

Dalam rapat juga dibahas peningkatan cakupan kepesertaan JKN di Samarinda, karena masih terdapat segmen penduduk Samarinda yang belum terdaftar dalam JKN, terutama dari kalangan pekerja informal dan bukan pekerja.

Kemudian, optimalisasi kerja sama dengan dokter gigi. Saat ini, BPJS Kesehatan masih terkendala dengan minimnya dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS.

“Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan gigi,” kata Citra.

Citra menginformasikan bahwa, cakupan Universal Helath Coverage (UHC) Kota Samarinda sampai dengan Bulan Mei 2024 adalah 868.943 jiwa atau sudah 100,82% dari jumlah penduduk Semester II Tahun 2023 sebanyak 861.878 jiwa.

Kepesertaan penduduk Samarinda di BPJS-Kesehatan, sebanyak 163.903 jiwa atau 18,86% iurannya dibayarkan Pemkot Samarinda melalui APBD, kemudian 147.516 jiwa atau 16,98% iurannya dibayarkan pemerintah pusat melalui APBN.

Sisanya, yang terbesar atau 231.172 jiwa atau 26,60% adalah peserta JKN yang terdiri dari PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan.

Kemudian, 210.308 jiwa atau 24,20% berasal dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU Pemda). Selanjutnya sebanyak 2,71% adalah bukan pekerja, dan 10,65%  lainnya adalah pekerja penerima upah.

Penulis: Yuliana Ashari I Editor: Intoniswan

Tag: Kesehatan