SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemprov Kaltim mengakui tantangan terbesar untuk memulai tiga sekolah rintisan sekolah rakyat di Samarinda adalah mencari calon siswa untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).

Kekhawatiran orang tua terhadap sistem sekolah berasrama disebut jadi penyebab utama rendahnya minat orang tua, untuk mendaftarkan anaknya bersekolah di sekolah rakyat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim Andi Muhammad Ishak menerangkan, Pemprov Kaltim terus mempercepat proses pelaksanaan sekolah rintisan sekolah rakyat di tiga lokasi yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, serta SMA Negeri 16 Samarinda.

“Di antara tiga sekolah rintisan ini, yang sudah maju yakni di BPMP. Siswanya sudah ada, tinggal pemeriksaan kesehatan,” kata Andi, ditemui di Gedung E DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Samarida, Rabu 9 Juli 2025.

Andi menjelaskan, untuk sekolah Rakyat di BPMP memiliki kuota 50 siswa SMP dan 50 siswa SMA, dengan masing-masing dua rombongan belajar (Rombel), dan dipersiapkan memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025. Sedangkan dua lokasi rintisan lainnya yakni BPVP dan SMAN 16 dikebut pada 18 Juli 2025.

“Kita terus dorong untuk menuntaskan rekrutmen (pencarian) siswa untuk di SMAN 16 yang dikelola Pemprov dan BPVP Samarinda yang dikelola Pemkot Samarinda,” jelas Andi.

Menurut Andi, untuk proses pencarian calon siswa di sekolah rakyat ini melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk melakukan identifikasi calon siswa, pemeriksaan lapangan, verifikasi, validasi, serta memastikan kesediaan orang tua siswa untuk anaknya menempuh pedidikan di sekolah rakyat.

Andi mengaku untuk proses pencarian calon siswa, khususnya jenjang SD tidak semudah dikira. Banyak orang tua siswa yang mengaku keberatan dan merasa takut jika anaknya harus tinggal di asrama.

“Pengalaman yang ada dari tiga sekolah rintisan, untuk jenjang SD belum dapat calon siswanya,” ucapnya.

Sejauh ini, minat terbanyak bersekolah di sekolah rakyat justru datang dari tingkat SMP dan SMA.

“Ini juga menjadi persoalan dan kami sudah rapat nasional membahas terkait sulitnya menemukan calon SD tersebut, dan ternyata seluruh daerah (provinsi) seperti itu,” terangnya.

Dinsos Kaltim kini mempertimbangkan alternatif lain untuk menjangkau calon siswa SD. Salah satunya adalah pendekatan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta panti-panti asuhan yang memiliki anak usia sekolah.

“Karena untuk masuk sekolah level SD ini harus siswa berumur 7 tahun. Kemudian mencari dan mendapatkan anak yang putus sekolah juga perlu upaya untuk memenuhi kuota,” jelas Andi.

Andi memastikan untuk kebutuhan keperluan siswa selama tinggal di asrama dan bersekolah di sekolah rakyat, sepenuhnya akan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat. Termasuk seragam sekolah, pakaian sehari-hari, makan dan lainnya. Sehingga orang tua diminta untuk tidak khawatir, jika anaknya bersekolah di sekolah rakyat.

“Sudah dihitung kebutuhan mereka Rp48 juta tiap siswa per tahun. Jadi jangan khawatir Insyallah anak akan terjamin,” demikian Andi Muhammad Ishak.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Adv Diskominfo Kaltim

Tag: Samarindasekolah rakyat