SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Bank Indonesia Provinsi Kaltim menggelar Digital Festival (Digifest) 2025, bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Jumat 29 Agustus 2025.
Melalui event tahunan ini, diharapkan masyarakat semakin teredukasi sekaligus memahami digitalisasi pembayaran, dan beralih dari pembayaran manual ke layanan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menerangkan, Digifest 2025 sejalan dengan visi Pemprov Kaltim untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan sistem digital dan keuangan.
“Penguatan perekonomian masyarakat ini dilakukan melalui pengembangan sistem digital dan keuangan digital, sejalan dengan pilar utama pembangunan nasional berkelanjutan,” kata Seno secara daring, yang ditayangkan di Ruang Maratua Lantai IV Kantor Perwakilan BI Kaltim, Jumat 29 Agustus 2025.
Salah satu pembayaran digital yang saat ini marak digunakan masyarakat yakni QRIS. Menurut Seno, peralihan pembayaran digital ini menjadi salah satu langkah baik peningkatan akuntabilitas keuangan dan transformasi digital, agar dapat bersaing hingga di tingkat internasional.
“Digifest hadir sebagai wadah bagi pelaku industri, komunitas, masyarakat dan lainnya untuk mendorong transformasi digital agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” terang Seno.
Menurut Seno, Pemprov Kaltim telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memperkuat digitalisasi dan pembayaran non tunai. Salah satunya penyediaan kanal digital untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, seperti sistem informasi monitoring pajak kendaraan bermotor (SimPaTor) dan E-Samsat.
Selain itu, upaya digitalisasi juga menyentuh hingga pelosok desa, dengan menyiapkan jaringan internet di 841 desa secara bertahap, sebagai bagian dari percepatan digitalisasi.
“Untuk memperluas digitalisasi di 841 desa, kita menyiapkan internet gratis,” sebut Seno.
Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto menjelaskan, Digifest 2025 merupakan hasil kolaborasi erat dengan pemerintah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perbankan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan digitalisasi di sektor pemerintahan, dan juga meningkatkan transaksi digital di tengah masyarakat.
“Kita ingin penggunaan digitalisasi di sektor pemerintahan dioptimalkan, dan proses transaksi digital di masing-masing masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.
Budi juga menyampaikan indeks digitalisasi Kaltim sudah mencapai lebih dari 97 persen, yang menunjukkan provinsi ini sudah berada di level yang sangat siap di era digital.
Dengan kesiapan pemerintah dan kanal-kanal digital yang tersedia, kini yang menjadi tantangan utama adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
“Indeks inklusivitas keuangan kita sudah mencapai 93 persen. Tapi edukasi literasi di keuangan baru mencapai 57 persen. Gap (kesenjangan) ini perlu kita kecilkan,” demikian Budi Widihartanto.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: Bank IndonesiaDigitalisasiEkonomi DigitalKaltimQRISUMKM